HESTEK.CO.ID — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Ghalib Lahidjun, menyampaikan berbagai persoalan sosial yang dinilainya sangat mendesak kepada Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi.
Penyampaian itu disampaikan dalam kegiatan reses perdana masa sidang ke-3 bersama Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi dan Tonny Junus, serta jajaran pemerintah daerah, Senin (23/06/2025).
Persoalan pertama yang disorot Ghalib tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang diterima Komisi IV DPRD Provinsi dari Polda Gorontalo, terdapat 300 laporan kekerasan seksual terhadap anak, di mana 91 di antaranya terjadi di Kabupaten Gorontalo.
“Kita boleh bangga dengan proyek-proyek bernilai miliaran, tapi apa gunanya jika anak-anak kita justru menjadi korban kekerasan seksual?” tegas Ghalib.
Ia juga menyesalkan minimnya fasilitas rumah singgah bagi korban. Karena keterbatasan anggaran, banyak korban harus ditampung secara darurat di rumah-rumah pribadi milik pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo.
“Dari hasil kunjungan kami ke dinas terkait, ditemukan bahwa alokasi anggaran sangat minim, rata-rata di bawah Rp15 juta per bidang setelah efisiensi. Tapi kami tetap mengapresiasi kreativitas dan dedikasi para pegawai dinas yang tetap berupaya maksimal,” ujarnya.
Ghalib juga menyampaikan bahwa Komisi IV saat ini tengah mendorong percepatan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender di tingkat provinsi, yang sempat tertunda dalam beberapa periode sebelumnya. Ia berharap perda ini dapat memperkuat sinergi antara Pemprov dan Pemkab dalam hal perlindungan perempuan dan anak.
Politisi Golkar itu juga menyoroti terkait meningkatnya angka penyebaran HIV/AIDS, hingga ke lingkungan sekolah. “Bahkan ada laporan seorang guru di Kabupaten Gorontalo Pak Bupati yang terdeteksi positif HIV/AIDS,” ungkapnya prihatin.
Ia juga mengingatkan soal masuknya paham radikalisme ke lingkungan pendidikan. Salah satu pelaku terorisme bahkan diketahui berasal dari wilayah Kayu Merah, Kecamatan Limboto.
“Kami mendorong agar Badan Kesbangpol bersama Komisi I DPRD dapat memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan, khususnya di tingkat masyarakat bawah,” lanjutnya.
Tak kalah penting, Ghalib turut menyoroti nasib para guru yang bertugas di bawah naungan Kementerian Agama. Menurutnya, para guru ini tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta tidak menerima tunjangan dari Kemenag.
“Mereka seolah hidup di dua alam. Padahal pengabdian mereka luar biasa bagi daerah. Saya harap ini bisa menjadi perhatian bersama,” katanya.
Mengakhiri penyampaiannya Ghalib menuturkan, Komisi IV DPRD Provinsi meminta Bupati dan jajaran OPD terkait dapat meluangkan waktu guna membahas lebih dalam berbagai persoalan sosial tersebut.
“Kami mohon kesediaan waktu Bapak Bupati di lain kesempatan. Komisi IV ingin menyampaikan dan mengkoordinasikan langsung sejumlah isu penting terkait tugas dan fungsi kami,” tutupnya.
