HESTEK.CO.ID – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Suyuti, menegaskan komitmennya untuk tetap melaksanakan kegiatan reses, sebagai bagian dari tugas konstitusional dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Hal tersebut disampaikannya usai melakukan reses masa sidang ketiga tahun 2025 di Desa Liyoto, Kecamatan Bongomeme, Selasa (01/07/2025). Dalam kesempatan itu, Suyuti menyampaikan bahwa reses merupakan amanat undang-undang yang tidak bisa diabaikan, meskipun tantangan anggaran sedang dirasakan oleh banyak pihak.
“Reses adalah perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota dewan, karena ini menjadi sarana langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing,” ujar Suyuti.
Ia mengakui bahwa dalam situasi fiskal yang ketat, sejumlah kendala teknis maupun administratif kerap muncul. Namun demikian, menurutnya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan suara masyarakat. Justru, ia menilai situasi tersebut menuntut kerja keras dan kehadiran nyata dari para wakil rakyat.
“Ada aspirasi yang mungkin di luar kewenangan provinsi, tapi bukan berarti kami diam. Saya akan lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat agar kebutuhan masyarakat bisa direalisasikan,” tegasnya.
Dalam dialog di reses itu sejumlah aspirasi disampaikan secara terbuka. Salah satu yang menjadi sorotan adalah permintaan hibah dan bantuan untuk pemeliharaan serta renovasi Masjid Al-Hijrah, masjid tua yang telah berusia sekitar 50 tahun dan merupakan salah satu dari tiga masjid utama di desa tersebut.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti kerusakan jalan desa, kebutuhan pembangunan fasilitas MCK, serta permintaan untuk pembangunan jembatan akses yang dinilai vital untuk mobilitas dan perekonomian warga.
Yanto Daud, Kepala Dusun setempat, menekankan pentingnya renovasi masjid dan jembatan yang sudah tidak layak pakai. Sementara itu, Kepala Desa Liyoto menambahkan bahwa kondisi aliran sungai yang cepat mengalami pendangkalan menjadi kekhawatiran warga, karena berpotensi menyebabkan banjir. Ia pun mengusulkan pembangunan bronjong sebagai upaya mitigasi bencana.
Masalah sosial juga muncul dalam pertemuan tersebut. Kepala desa menyebut adanya sekitar 100 kepala keluarga (KK) miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Selain itu, warga juga mengeluhkan minimnya bantuan ternak sapi dan keluhan para petani soal ketidaksesuaian pupuk subsidi yang diterima di lapangan.
Suyuti menyampaikan dirinya akan terus mengupayakan penyaluran berbagai aspirasi melalui pendekatan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga terkait, agar usulan masyarakat mendapat perhatian dan ditindaklanjuti secara konkret.
Ia menutup kegiatan resesnya dengan harapan agar masyarakat tetap aktif dalam menyampaikan masukan dan keluhan, karena menurutnya partisipasi warga adalah fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
