Berita  

Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Gorontalo, Soroti Isu Tambang dan Gratifikasi

REDAKSI
Wakil Ketua BK Deprov Gorontalo, Umar Karim. Foto Ist
 

HESTEK.CO.ID – Sejumnlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi, Senin 28 April 2025.

Aksi sebagai bentuk protes terhadap berbagai permasalahan daerah, terutama soal pertambangan dan dugaan gratifikasi di tubuh legislatif.

banner 120x600

Ketegangan sempat muncul ketika para mahasiswa meminta audiensi dengan pimpinan DPRD namun tak kunjung mendapat tanggapan.

Sebagai bentuk protes, massa membakar ban di depan kantor dewan, yang kemudian memicu ketegangan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan.

Situasi mulai kondusif setelah dua anggota DPRD, yakni Umar Karim dan Sulyanto Pateda, turun langsung menemui massa aksi.

“Kami memahami apa yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa. Saat ini, 27 dari total 45 anggota DPRD telah menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki permasalahan tambang,” kata Umar Karim.

Ia menambahkan bahwa pansus tersebut akan bertugas menyelidiki dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait aktivitas pertambangan di wilayah Gorontalo.

Tak hanya itu, Umar juga menanggapi soal isu gratifikasi yang menyeret sejumlah anggota dewan. Saat ini, Badan Kehormatan tengah menangani empat perkara yang sudah masuk tahap pemeriksaan saksi.

“Beberapa anggota dewan diduga menerima gratifikasi. Kami telah memanggil dua orang saksi dan masih akan melakukan pemanggilan lanjutan,” ungkap Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD itu.

Namun Umar menegaskan, kewenangan Badan Kehormatan terbatas karena tidak memiliki hak pro justitia. Dengan demikian, pemanggilan terhadap anggota dewan bersifat sukarela.

“Kalau setelah beberapa kali dipanggil mereka tidak datang, itu kami anggap sebagai pilihan untuk tidak memberikan keterangan,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa lembaganya tengah menelusuri dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi dan pelatihan teknis (bimtek) di lingkungan DPRD.

“Kami tidak menutup-nutupi. Semua proses penanganan dilakukan sesuai prosedur,” tegas Umar.

Aksi mahasiswa berakhir dalam suasana damai. Mereka menegaskan akan tetap mengawasi perkembangan penanganan kasus ini hingga tuntas.