AROMA ketidakwajaran dalam roda Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebelumnya semakin kuat tercium. Setelah sebelumnya Kejaksaan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kini giliran penyidik dari Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo yang mengambil langkah serupa. Serangkaian tindakan hukum ini memunculkan pertanyaan besar, ada apa sebenarnya di balik semua ini?
Penggeledahan berulang terhadap dinas teknis yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan daerah tentu tidak bisa dianggap kebetulan. Banyak pihak menduga, ini adalah petunjuk awal bahwa terdapat dugaan penyimpangan serius yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama. Bahkan, investigasi ini diperkirakan akan membuka tabir gelap dari dua periode pemerintahan Bupati Nelson Pomalingo.
Dinas Strategis, Anggaran Fantastis, Masalah Klasik
Dinas PUPR dikenal sebagai salah satu OPD yang mengelola anggaran pembangunan terbesar. Karena itu, bukan hal asing jika dinas ini kerap menjadi ladang subur bagi praktik-praktik menyimpang, seperti proyek fiktif, mark-up anggaran, hingga gratifikasi pengadaan. Kabupaten Gorontalo tampaknya tidak luput dari pola serupa.
Isu manipulasi proyek dan pengadaan barang/jasa yang diduga berlangsung secara sistemik semakin menguat. Indikasi yang muncul tidak lagi menyasar satu atau dua kegiatan, melainkan memperlihatkan kemungkinan adanya pola kerja yang cacat secara struktural dan berlangsung lama tanpa kontrol efektif.
Pejabat Terjerat, Publik Bertanya
Beberapa pejabat teknis telah lebih dulu dijerat hukum dalam dugaan kasus korupsi. Mereka yang sebelumnya dipercaya menjalankan program pembangunan, kini tengah berhadapan dengan proses hukum. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa terdapat persoalan serius dalam manajemen pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pengawasan dan tata kelola anggaran.
Pertanyaan yang kini bergema di masyarakat: apakah proses hukum akan berani menyentuh level pengambil kebijakan tertinggi, atau kembali berhenti pada aktor-aktor teknis di lapangan?
Nelson Pomalingo dan Pertanggungjawaban Moral
Nelson Pomalingo, bupati dua periode yang berlatar akademisi, tak bisa dilepaskan begitu saja dari pertanggungjawaban moral dan politik. Meski sering kali kepala daerah mengklaim tidak terlibat dalam urusan teknis proyek, publik kini jauh lebih kritis. Narasi “tidak tahu-menahu” tidak lagi mudah diterima. Apalagi jika praktik dugaan korupsi berlangsung dalam waktu lama dan melibatkan banyak pihak.
Kepemimpinan bukan hanya soal membangun fisik dan meraih penghargaan. Kepemimpinan yang sejati adalah ketika seorang pemimpin mampu menjaga integritas sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Penegakan Hukum: Ujian Integritas Aparat
Harapan masyarakat saat ini tertuju pada keberanian dan independensi aparat penegak hukum. Apakah Polda Gorontalo benar-benar akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar, atau hanya menjalankan prosedur formal yang berujung pada pengorbanan satu-dua orang saja?
Jika proses ini dijalankan secara serius, terbuka kemungkinan besar bahwa akan terbongkar jejaring kekuasaan yang selama ini menyelimuti dugaan praktik korup. Ini akan menjadi ujian besar bagi aparat: apakah hukum benar-benar tajam ke atas, atau kembali menjadi simbol ketimpangan?
Warisan Kepemimpinan dan Cermin Kekuasaan
Apa pun hasil dari proses ini, satu hal yang pasti: sejarah akan mencatat. Warisan kepemimpinan tidak ditentukan oleh seberapa megah bangunan yang dibangun, tetapi seberapa bersih warisan birokrasi yang ditinggalkan. Bila dua periode kepemimpinan Nelson menyisakan persoalan hukum yang berat, maka citra sebagai pemimpin bersih akan menghadapi ujian yang sesungguhnya.
Masyarakat Kabupaten Gorontalo kini berada di titik penantian. Menanti sejauh mana hukum ditegakkan, dan apakah keadilan benar-benar dapat ditegakkan di atas segala bentuk kekuasaan. ***
