HESTEK.CO.ID – Kebijakan Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, kembali menuai sorotan tajam. Kali ini kritik datang dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gorontalo (UG), Erlin Adam, yang secara tegas menentang pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di luar wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Erlin menilai, tindakan Bupati Sofyan Puhi merupakan bentuk pengabaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara. Dalam instruksi tersebut, seluruh kepala daerah diminta melakukan pengetatan anggaran, termasuk membatasi perjalanan dinas dan penggunaan fasilitas yang membebani keuangan daerah.
“Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran, Bupati Sofyan justru menggelar rapat di luar daerah. Ini bukan hanya bertentangan dengan instruksi pusat, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap kondisi fiskal daerah,” kata Erlin Adam, Jumat (23/5/2025).
Ia menyebut kegiatan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen Bupati dalam menjalankan prinsip pengelolaan anggaran yang bijak. Padahal, pemerintah pusat bersama Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang menekankan pentingnya optimalisasi anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan.
Erlin juga mempertanyakan urgensi penyelenggaraan rapat Forkopimda di luar daerah. Menurutnya, fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah, seperti aula kantor bupati atau ruang rapat dinas, masih sangat layak digunakan tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ini adalah bentuk pemborosan. Ketika masyarakat diminta berhemat, pemimpinnya justru bermewah-mewah dengan anggaran rakyat. Kami menolak keras gaya kepemimpinan seperti ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erlin mendesak Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk segera melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk menelusuri transparansi anggaran yang digunakan.
Ia juga menilai bahwa tindakan Bupati Sofyan Puhi bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah sebagai upaya menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Menurutnya, apabila praktik seperti ini dibiarkan, maka akan merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
“Sudah saatnya publik bersuara. Kami akan terus mengawal agar setiap rupiah dari anggaran publik digunakan secara tepat sasaran, bukan untuk kepentingan seremonial dan gaya hidup birokrasi,” tutup Erlin Adam.
