Manaf A. Hamzah Tekankan Pentingnya Disiplin Gender di Provinsi Gorontalo

REDAKSI
Rapat koordinasi lintas sektor menindaklanjuti rekomendasi dari Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I dan Komisi IV DPRD bersama Forum Pemerhati Seni di Gorontalo, yang di Rumah Dinas Wakil Gubernur Selasa (27/05/2025). Foto Dok Hestek.co.id
 

HESTEK.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Manaf A. Hamzah, mengungkapkan keprihatinannya terkait ketidaktertiban gender yang masih terlihat di Provinsi Gorontalo.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang diadakan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I dan Komisi IV DPRD bersama Forum Pemerhati Seni di Gorontalo. Rapat tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wakil Gubernur pada Selasa (27/05/2025).

banner 120x600

Manaf menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjalani peran gender masing-masing. Menurutnya, baik pria maupun wanita harus menjaga penampilan yang sesuai dengan identitas gender mereka.

“Pria harus berperilaku sesuai dengan kodratnya sebagai pria, demikian pula dengan wanita,” kata Manaf.

Politisi PKS itu juga menekankan agar tidak ada diskriminasi terhadap kelompok manapun, terutama dalam hal pekerjaan. Setiap individu, kata dia, memiliki hak yang sama untuk menjalani profesi mereka tanpa melihat jenis kelamin.

“Sebagai contoh, pekerjaan seperti di salon bisa dilakukan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Yang penting, setiap orang harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya,” ujarnya.

Manaf bahkan mengkritisi beberapa acara yang menampilkan penampilan yang dianggap tidak sesuai dengan jenis kelamin. Ia memberi contoh lomba gerak ,jalan dimana beberapa pria mengenakan pakaian wanita, yang menurutnya merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan.

“Ketika pria mengenakan daster dan meniru gaya wanita, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap perempuan itu sendiri. Kita tidak boleh membiarkan hal ini diterima begitu saja,” ungkapnya.

Sebagai langkah solusi, Manaf menyarankan agar setiap OPD di Gorontalo merencanakan aksi yang tepat untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial yang berlaku.

“Demikian juga dalam hal perizinan acara, harus ada seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa acara yang diselenggarakan tidak melanggar hukum serta adat istiadat Gorontalo,” tuntasnya.