HESTEK.CO.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Gorontalo resmi menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Namun penerimaan itu disertai sejumlah catatan tajam dan sorotan kritis terhadap pelaksanaan anggaran daerah.
Dalam sidang paripurna DPRD, Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS, Ramdan Liputo menyampaikan, meski capaian opini WTP dari BPK patut diapresiasi, namun esensi utama dari APBD bukan sekadar realisasi angka tinggi, melainkan sejauh mana manfaat itu dirasakan langsung oleh rakyat.
“Kami mencari senyum orang tua yang anaknya bisa sekolah gratis, pasien yang pulang dari RS dengan lega, petani yang jalan panennya tak lagi becek,” kata Ramdan Liputo, Senin (16/06/2025).
Salah satu sorotan Fraksi PKS yakni layanan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang belum optimal dalam pengelolaan sistem manajemen dan pelayanan. Kemudian isu ketidakterbukaan jasa medis, pengelolaan dana klaim BPJS, hingga persepsi publik terhadap kualitas layanan menjadi perhatian.
“Rumah sakit bukan sekadar gedung putih dan alat canggih. Ia adalah tempat rakyat menggantungkan nyawa. Dan nyawa, terlalu mahal untuk dikelola seadanya,” ujar Ramdan.
Ramdan juga menuturkan, di sektor infrastruktur, belanja modal jalan, irigasi, dan gedung dilaporkan belum menyentuh angka 90%. Fraksi PKS, kata dia, mempertanyakan keterlambatan realisasi anggaran dan dampaknya terhadap desa.
“Belanja operasional terlalu dominan. Fraksi PKS mempertanyakan apakah anggaran digunakan untuk melayani rakyat atau sekadar menopang struktur birokrasi,” paparnya.
Ramdan juga menyampaikan program strategis seperti percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang dinilai belum maksimal. Fraksi PKS, kata dia, juga menyoroti banyaknya sub kegiatan yang dilaporkan selesai, namun dampaknya nihil di lapangan.
“Beberapa pertanyaan dari Fraksi PKS yang dinilai penting, Pertama tindak lanjut atas temuan BPK tahun 2024. Kedua optimalisasi belanja sektor pendidikan dan kesehatan. Ketiga evaluasi terhadap program yang tak berdampak langsung. Dan terakhir jaminan agar hibah dan bansos tidak digunakan untuk kepentingan politik,” imbuhnya.
Diakhir keterangannya Ramdan menyampaikan Fraksi PKS memberi arahan strategis untuk APBD 2025 agar dijadikan sebagai “tahun keberpihakan”. Ia mendorong penggunaan teknologi untuk menghadirkan transparansi realisasi anggaran dan mengalihkan anggaran simbolik ke program yang berdampak nyata.
Menurutnya Fraksi PKS menyatakan menerima bukan berarti setuju pada semua hal, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk terus memperbaiki.
“Kami tidak ingin jadi penonton dari drama anggaran. Kami ingin jadi pelaku sejarah—yang kelak bisa berkata: di tahun itu, kami ikut menjaga arah Gorontalo,” pungkas Ramdan Liputo.
