HESTEK.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Sitti Nurayin Sompie, kembali menyapa konstituennya dalam rangka reses masa sidang ketiga tahun 2024–2025.
Kegiatan yang digelar di Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Rabu 2 Juli 2025 malam itu, menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya dari kelompok nelayan Danau Limboto dan petani setempat.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Bua beserta sejumlah kader desa. Sitti Nurayin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, didampingi oleh tim dari Sekretariat DPRD.
Forum diskusi berlangsung komunikatif. Dalam sesi tersebut para nelayan mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari minimnya sarana penangkapan ikan seperti perahu dan alat tangkap, hingga dampak buruk dari pendangkalan dan pencemaran Danau Limboto yang semakin menyulitkan ruang gerak mereka dalam mencari nafkah.
Sementara itu, para petani menyuarakan keresahan atas sulitnya akses terhadap bantuan bibit jagung, serta harga komoditas pertanian yang kerap tidak stabil—terutama saat panen raya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Sitti Nurayin menyampaikan komitmennya untuk mengawal dan menyuarakan aspirasi warga hingga ke tingkat pembahasan kebijakan dan penganggaran di DPRD.
“Seperti sebelumnya, agenda reses ini menjadi kesempatan kami mendengar langsung suara rakyat. Masukan dari nelayan dan petani akan kami bawa ke dalam pembahasan program pembangunan dan kebijakan anggaran yang lebih berpihak,” ujarnya kepada awak media.
Politisi senior dari Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyusun solusi yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia turut menyoroti perlunya optimalisasi potensi Danau Limboto sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir, serta sebagai isu strategis yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial.
Kegiatan reses diakhiri dengan penyerapan tambahan aspirasi dari kelompok perempuan majelis taklim dan pemuda desa, yang berharap adanya program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di sektor pertanian dan perikanan.
