HESTEK.CO.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Gorontalo memberikan sejumlah catatan tajam dalam Rapat Paripurna ke-40 tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025.
Juru Bicara FPKS, Hamzah Idrus, dalam pandangan umum fraksi menilai postur anggaran masih dibayangi dominasi belanja pegawai, sementara ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik semakin terhimpit.
FPKS, kata Hamzah, menyoroti empat hal utama, yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pemanfaatan efisiensi anggaran, Belanja Tidak Terduga (BTT), serta jumlah pegawai yang terus membengkak.
Hamzah menegaskan, TPP sejatinya merupakan bentuk penghargaan bagi ASN. Namun, di tengah keterbatasan fiskal perhitungannya harus dilakukan dengan cermat.
“TPP harus dihitung ulang secara bijak, agar tetap memberi penghargaan yang layak tanpa mengurangi ruang pembangunan yang menjadi harapan rakyat,” tegas Hamzah.
Efisiensi Rp41,27 Miliar, Jangan Sekedar Angka
FPKS, lanjut Hamzah, juga mempertanyakan alokasi efisiensi sebesar Rp41,27 miliar dalam rancangan anggaran. Menurutnya efisiensi, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi harus benar-benar ditempatkan di pos yang tepat dan menyentuh kebutuhan rakyat.
“Sehingga DPRD tetap fokus pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikan pelaksanaan kebijakan menjadi tanggung jawab penuh eksekutif sesuai regulasi,” jelasnya.
Kritik keras juga dilayangkan FPKS terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT) yang turun drastis dari Rp34,2 miliar menjadi hanya Rp8,1 miliar. FPKS, kata Hamzah, menilai jumlah itu terlalu kecil untuk menghadapi potensi bencana atau keadaan darurat.
“Apakah Rp8,1 miliar cukup menjadi benteng darurat Gorontalo? Apakah pemerintah punya rencana cadangan ketika bencana datang dan angka itu runtuh di hari pertama?,” papar Hamzah.
Jumlah ASN Membengkak, APBD Tercekik
Isu lain paling serius adalah dominasi belanja pegawai yang dianggap tidak rasional. Jumlah ASN yang terus bertambah hanya memperpanjang daftar gaji dan tunjangan, sementara ruang fiskal untuk infrastruktur dan layanan publik semakin menyempit.
“Pertanyaan ini bukan untuk melemahkan, tapi membuka ruang kejujuran. Rakyat tidak butuh jawaban indah di atas kertas, mereka butuh kepastian di lapangan,” tegas Hamzah.
Meski melayangkan kritik, FPKS tetap menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, persetujuan itu disertai catatan tegas.
Diantaranya perhitungan TPP harus rasional dan proporsional. Efisiensi Rp41,27 miliar dijalankan sesuai aturan, tanpa manipulasi. BTT diperkuat agar Gorontalo tidak gagap menghadapi bencana. Evaluasi jumlah ASN agar APBD tidak habis untuk gaji pegawai
“FPKS mengkritik bukan untuk melemahkan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang untuk masa depan daerah ini. Semoga perubahan APBD ini tidak menjadi dokumen dingin di meja birokrasi, tapi benar-benar sampai ke rumah rakyat Gorontalo,” tutup Hamzah.
