HESTEK.CO.ID — Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat Pertamina Patra Niaga di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Kunjungan ini dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menjadi keluhan masyarakat di Gorontalo, terutama soal antrian panjang solar di SPBU.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Ridwan Monoarfa bersama Ketua Komisi II Mikson Yapanto dan anggota lainnya diterima langsung oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, bersama jajaran pejabat di Direktorat PPN.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah persoalan mulai dari pasokan BBM, pola distribusi, hingga langkah-langkah yang ditempuh Pertamina untuk menjaga ketersediaan energi di Gorontalo.
Dari hasil pembicaraan, ada beberapa poin penting yang disampaikan terkait distribusi BBM di Gorontalo disuplai lewat dua jalur, yakni dari pusat Jakarta dan dari regional Manado.
Konsumsi BBM di Gorontalo saat ini mencapai sekitar 230 ribu kiloliter per tahun untuk melayani 553 ribu lebih kendaraan (data BPS 2024) melalui 44 SPBU aktif.
Kendaraan roda dua menjadi pengguna terbesar Pertalite dan Pertamax, sementara kuota solar ditetapkan sekitar 42 ribu kiloliter per tahun.
Kemudian tahun ini Pertamina Patra Niaga akan menambah armada kapal berkapasitas 20–30 ribu kiloliter guna memperkuat distribusi di kawasan Indonesia Timur.
Kebutuhan BBM untuk sektor pertambangan akan tetap dilayani oleh badan usaha non-Pertamina yang memiliki izin resmi, seperti PT AKR, dan dilarang melayani tambang ilegal.
Serta Pajak PBBKB (Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) selalu dibayarkan ke pemerintah daerah sesuai lokasi penggunaan BBM, sehingga pengawasan dari dinas pendapatan dianggap penting agar tidak terjadi kebocoran.
Usai pertemuan, Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan masyarakat Gorontalo tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM, terutama jenis solar.
“Kami ingin mencari solusi yang konkret agar antrian solar bisa diurai. DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina supaya penyalurannya benar-benar tepat sasaran,” ujar Ridwan.
Ridwan juga mengungkapkan, dalam pertemuan itu Pertamina menekankan pentingnya pendataan ulang jumlah kendaraan bermotor di Gorontalo sebagai dasar penentuan kuota BBM. Sebab, jika data kendaraan tidak akurat, kuota yang diajukan ke pusat bisa tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, penataan ulang distribusi SPBU juga akan dilakukan agar jaraknya lebih merata dan tidak menumpuk di titik tertentu. Pertamina juga membuka kemungkinan penambahan kuota solar jika terjadi peningkatan konsumsi di masyarakat.
Pihak Pertamina Patra Niaga turut menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan solar industri yang kerap digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Ridwan memastikan DPRD Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini lewat pengawasan dan koordinasi lintas sektor, agar permasalahan distribusi BBM bisa benar-benar teratasi.
Kunjungan kerja ini menjadi bukti komitmen DPRD Gorontalo untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan lancar, demi mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di daerah.
