HESTEK.CO.ID – Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo tidak akan berdampak pada menurunnya pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu ia sampaikan usai memimpin rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2026 di Aula DPRD Kota Gorontalo, Senin (17/11/2025).
Irwan menyampaikan bahwa dalam pembahasan anggaran tahun 2026, terdapat kebutuhan sekitar Rp90 miliar yang harus dirumuskan secara efisien. Meski terjadi pemotongan dana transfer ke daerah, DPRD bersama pemerintah daerah berupaya menyusun ulang prioritas agar pelayanan publik tetap optimal.
“Di tengah efisiensi dan pemotongan anggaran, bukan berarti pelayanan kepada masyarakat berkurang. Justru kita bedah kembali agar anggaran yang ada bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sejumlah program prioritas tetap harus dipertahankan, termasuk Universal Health Coverage (UHC). Pada tahun 2025, UHC dianggarkan sebesar Rp21 miliar, sementara pada 2026 jumlahnya direncanakan sekitar Rp18 miliar. Meski turun, Irwan memastikan layanan kesehatan masyarakat tidak akan terdampak.
“Insyaallah kepesertaannya tidak akan berkurang. Pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas. Kita berharap pemerintah pusat juga melihat kondisi daerah dan bisa menyesuaikan kembali dukungan anggarannya,” ungkapnya.
Terkait isu pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau TKD, Irwan menjelaskan bahwa langkah itu merupakan strategi sementara untuk menyesuaikan struktur belanja daerah. Meski demikian, ia memastikan penurunan TPP tidak akan memengaruhi semangat kerja aparatur sipil negara.
“Ini masih rumusan awal. Ada isu-isu pemotongan TKD, tetapi kita berharap ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Intinya, kinerja aparatur dan pelayanan publik tidak boleh menurun,” kata Irwan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat juga sedang menyiapkan pembagian anggaran sebesar Rp400 triliun ke daerah, yang diharapkan dapat memberi ruang fiskal tambahan bagi Pemerintah Kota Gorontalo dalam menutupi kebutuhan belanja prioritas.
Irwan menegaskan bahwa seluruh keputusan yang diambil dalam proses efisiensi anggaran tetap mengacu pada kepentingan masyarakat.
“Kita melihat mana yang paling prioritas untuk tahun 2026. Prinsipnya, pelayanan publik tidak boleh terganggu,” tutupnya.
