HESTEK.CO.ID – DPRD Provinsi Gorontalo melalui Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Kepemudaan dengan melibatkan berbagai instansi terkait untuk memastikan sinkronisasi program serta tata kelola anggaran kepemudaan.
Rapat yang digelar Senin (17/11/2025) itu menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kesbangpol, dan Dinas Sosial. Badan Intelijen Daerah (Binda) juga diagendakan mengikuti pertemuan, namun berhalangan dan akan dijadwalkan pada sesi berikutnya.
Ketua Pansus Kepemudaan DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib I. Lahidjun, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini difokuskan pada penguatan substansi Ranperda, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan karakter pemuda melalui program pencegahan penyalahgunaan narkotika.
“Masukan dari BNN sangat kami butuhkan, terutama terkait integrasi program P4GN dalam arah kebijakan kepemudaan. Ini penting untuk memperkuat pembangunan karakter generasi muda,” ujar Ghalib.
Ia juga menyoroti kondisi pengelolaan anggaran kepemudaan di beberapa OPD yang dinilai belum memiliki arah yang jelas. Menurutnya, pola pemberian hibah bagi organisasi kepemudaan masih minim indikator dan target yang terukur, sehingga pelaksanaannya berjalan tanpa standar yang seragam.
“Selama ini, kebijakan anggarannya terkesan dibiarkan begitu saja. Organisasi menerima hibah tanpa target pembinaan yang jelas, sehingga program yang dijalankan lebih banyak mengikuti preferensi masing-masing,” tegasnya.
Dengan adanya Ranperda ini, Ghalib berharap pemerintah daerah dapat menetapkan standar, indikator, serta target yang wajib dipenuhi oleh organisasi penerima hibah. Ia menilai hal tersebut menjadi kunci untuk menghadirkan perencanaan strategis kepemudaan yang lebih terukur dan akuntabel.
“Ranperda ini diharapkan menjadi pijakan agar pembinaan pemuda di Gorontalo memiliki arah yang jelas, terukur, dan berdampak nyata,” jelas Aleg Fraksi Golkar itu.
Pembahasan Ranperda Kepemudaan dijadwalkan berlanjut dengan melibatkan instansi lain yang memiliki peran strategis, agar regulasi yang disusun benar-benar komprehensif dan sesuai kebutuhan pemuda di daerah.
