HESTEK.CO.ID – Penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon 2025 menuai banyak polemik, mulai dari sorotan plagiasi logo hingga desain medali bertuliskan nama Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
Polemik tersebut mendapatkan respon dari Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang langsung memanggil panitia pelaksana, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar, Senin (24/11/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD, Ghalib Lahidjun, menyampaikan pemanggilan ini bukan hanya sekadar menyoal medali, tetapi juga banyak hal yang dinilai sebagai bentuk lemahnya koordinasi Dispora sebagai mitra DPRD.
“Tadi kami mencacar Pak Kadis dengan banyak pertanyaan. RDP ini bagian dari klarifikasi awal, dan selanjutnya Komisi IV akan merumuskan rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur,” kata Ghalib, kepada Hestek.co.id.
Menurut Ghalib, sejak awal Dispora tidak membangun komunikasi dengan baik, bukan hanya masalah logo dan medali, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan jalan, perizinan, maupun detail pelaksanaan event.
“Terkait pemakaian jalan (Kota Gorontalo_red) misalnya, itu katanya sudah diizinkan (Pemkot Gorontalo_red). Tapi itu kan sebelum ada polemik besar. Setelah muncul masalah, semuanya jadi bias,” ujarnya.
Selain persoalan GHM, Komisi IV juga menyoroti sejumlah catatan lama terkait pembinaan kepemudaan yang dinilai tidak berjalan sesuai arah kebijakan yang sudah disepakati antara DPRD dan Dispora.
Ghalib mencontohkan soal anggaran kaderisasi pemuda yang dialokasikan sekitar Rp125 juta, namun pelaksanaannya dianggap tidak sesuai nomenklatur dan tidak menyentuh kebutuhan organisasi kepemudaan.
“Selama ini anak-anak muda kumpul uang sendiri untuk menggelar kaderisasi. Kalau hasilnya baik kan pemerintah yang dapat penghargaan indeks pembangunan pemuda,” tegasnya.
Ghalib juga bahkan mengungkapkan bahwa Komisi IV telah berkali-kali memberikan masukan teknis kepada Dispora, namun jarang ditindaklanjuti.
“Masalahnya bukan baru hari ini dan bukan gara-gara medali. Dari dulu komunikasi kurang baik. Bahkan ketika diberi masukan, beliau sulit menerima,” ujarnya.
Di ujung pernyataannya, aleg dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) itu menyentil Gubernur Gusnar Ismail agar benar-benar tegas membina serta melakukan evaluasi terhadap bawahannya.
“Saya mau sampaikan, Pak Wali Kota itu kalau bawahannya benar dibela habis-habisan. Tapi kalau salah, langsung diberi sanksi. Itu contoh yang baik. Mudah-mudahan Gubernur juga bisa melakukan hal yang sama,” tutupnya.
