HESTEK.CO.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja sebagai langkah awal Tahun Anggaran 2026, Senin (26/01/2026).
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menyampaikan bahwa RDP difokuskan pada pembahasan target prioritas masing-masing OPD, khususnya triwulan pertama, agar pelaksanaan program dapat dikawal secara terukur dan tepat sasaran.
“Intinya, kami mempertanyakan target prioritas tahun 2026, sekaligus menitikberatkan pada capaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengawasan Komisi II. Kami mengharapkan setiap capaian dapat dilaporkan per triwulan, sehingga indikator kinerja bisa terpantau dengan jelas,” ujar Meyke.
Komisi II juga menyoroti pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang melekat pada masing-masing dinas. Khususnya, pokir pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang belum terealisasi pada 2025 harus segera dituntaskan.
“Pokir yang belum terealisasi di tahun sebelumnya kami pastikan harus segera direalisasikan. Ini menjadi perhatian serius Komisi II,” tegas Meyke.
Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembahasan difokuskan pada dampak aktivitas pertambangan terhadap masyarakat, kondisi lingkungan, kualitas udara, serta kadar air di wilayah terdampak. Sementara untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, perhatian utama tertuju pada program unggulan sektor kemaritiman, termasuk program kapal taksi yang harus segera direalisasikan.
“Program kapal taksi ini akan kami kawal secara serius, mulai dari penganggaran, ketepatan sasaran, hingga implementasinya di lapangan,” tambah Meyke.
Secara menyeluruh, Komisi II membangun pola kerja sama dengan mitra kerja yang berorientasi pada output dan hasil terukur, sehingga fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dan pertanggungjawaban kinerja OPD dievaluasi secara objektif.
“Kami ingin memastikan indikator utama kinerja bisa terlihat jelas, sejauh mana capaiannya. Itu yang ingin kami capai bersama di Tahun Anggaran 2026,” pungkas Meyke.
