HESTEK.CO.ID – Dalam upaya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, memanfaatkan masa reses persidangan ketiga tahun 2024–2025 menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Kegiatan reses kali ini dilaksanakan di Kecamatan Batudaa, tepatnya di Desa Iluta dan Barakati, Kamis (03/07/2025). Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Fadli yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi hukum dan pemerintahan menegaskan pentingnya kegiatan reses sebagai amanat undang-undang.
“Reses ini adalah kegiatan resmi anggota DPRD yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun, di luar kantor. Ini kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi dan kebutuhan mereka,” kata Fadli Poha.
Ia juga menekankan meskipun semua aspirasi akan dihimpun dan diperjuangkan, namun realisasinya tetap akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas pembangunan.
“Segala masukan akan kami catat dan perjuangkan ke pemerintah daerah. Tapi masyarakat juga harus memahami kondisi fiskal daerah yang terbatas. Maka, penyalurannya akan mempertimbangkan prioritas dan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fadli turut menginformasikan sejumlah program bantuan yang berhasil ia dorong untuk direalisasikan. Di antaranya bantuan untuk 50 pelaku UMKM yang belum pernah menerima bantuan serupa sebelumnya.
Kemudian bantuan akhir studi bagi 30 mahasiswa yang belum pernah menerima beasiswa atau keringanan biaya pendidikan lainnya serta distribusi bibit jagung untuk 370 petani, dengan tambahan alokasi untuk 170 petani yang belum terdaftar.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi. Warga Desa Barakatimenyoroti masalah pendangkalan Danau Limboto akibat sampah. Sementara warga lainnya meminta pembangunan tanggul untuk mencegah banjir.
Menanggapi hal tersebut, Fadli menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi tanggung jawab serius pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sementara untuk usulan pembangunan tanggul, menurutnya, harus dilihat lebih lanjut dari sisi kewenangan apakah menjadi tanggung jawab kabupaten atau provinsi.
Fadli juga mendorong masyarakat agar segera mengajukan proposal permohonan bantuan atau program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing.
“Silakan ajukan proposalnya secepatnya. Insyaallah, saya akan perjuangkan agar bisa masuk dalam pokok-pokok pikiran DPRD, tentu dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada,” pungkasnya.
