HESTEK.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo menunjukkan langkah tak main-main dalam mengusut permasalahan sawit di Provinsi Gorontalo.
Setelah sebelumnya berkoordinasi dengan BPKP, BPK, Ombudsman, Polda, dan Kejaksaan, kini mereka melangkah lebih jauh membawa langsung masalah sawit Gorontalo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jumat 15 Agustus 2025, di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK, Pansus bersama gabungan Komisi DPRD Provinsi Gorontalo duduk satu meja dengan para petinggi lembaga antirasuah.
Foto-foto yang beredar memperlihatkan Ketua Pansus, Umar Karim, bersama dua Ketua Komisi DPRD dan sejumlah legislator Gorontalo mengikuti rapat tertutup yang disebut-sebut membahas penyelesaian “benang kusut” tata kelola sawit di daerah ini.
Saat dikonfirmasi, Umar Karim tak membantah terkait infiormasi tersebut.
“Benar, tadi kami Pansus telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta,” tegas UK, sapaan akrab Umar Karim.
Namun, saat ditanya lebih jauh soal detail materi pembahasan, politisi NasDem yang dikenal blak-blakan itu memilih bungkam. Ia tak langsung membalas pesan WhatsApp wartawan. Begitu dihubungi via telepon, jawabannya singkat namun menusuk.
“KPK sepakat akan segera menindaklanjutinya. Minggu depan mungkin sudah ada langkah-langkah KPK. Mereka berjanji akan mengoordinasikan langsung dengan Pansus,” ujarnya, lalu menutup pembicaraan.
Gerak cepat Pansus yang kini menggandeng KPK menjadi sinyal keras bahwa skandal sawit di Gorontalo bukan lagi urusan biasa. Jika benar lembaga antikorupsi itu turun tangan, maka siap-siap saja untuk para mafia sawit di Gorontalo.
