HESTEK.CO.ID – Wacana DPRD Provinsi Gorontalo membatasi penguasaan lahan oleh perusahaan mendapat dukungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara. Langkah itu dinilai sangat mendesak demi menyelamatkan Gorontalo dari ancaman krisis pangan dan matinya kehidupan petani lokal.
Koordinator Daerah Gorontalo BEM Nusantara, Harun Alulu menegaskan, praktik penguasaan lahan oleh perusahaan selama ini sudah berada di titik mengkhawatirkan. Petani kecil hanya menjadi korban, sementara tanah mereka terus tergerus oleh kepentingan modal.
“Kami tidak ingin melihat tanah di Gorontalo habis dirampas perusahaan dengan mekanisme apapun itu. Kalau ini dibiarkan rakyat kita akan kehilangan ruang hidup, petani tidak lagi punya ladang, dan yang terjadi kemiskinan semakin meningkat. DPRD jangan hanya mewacanakan, tapi harus berani membuat aturan tegas,” tegas Harun.
Menurutnya, jika DPRD tidak segera mengambil langkah nyata, maka Gorontalo bisa kehilangan kedaulatan pangan. Ketergantungan pada perusahaan dan pihak luar akan semakin kuat, sementara masyarakat lokal tidak lagi memiliki kendali terhadap tanah mereka sendiri.
“Jangan sampai petani di Gorontalo hanya jadi penonton di tanah sendiri. Apa gunanya investasi besar-besaran kalau ujungnya tidak ada kesejahteraan untuk rakyat? Itu sama saja mengorbankan masa depan daerah demi keuntungan segelintir oligarki,” kritik eks Presiden BEM Universitas Gorontalo (UG) itu.
Harun juga menuntut agar DPRD segera menyusun regulasi yang berpihak pada rakyat. Regulasi tersebut, kata dia, harus disertai dengan sanksi berat bagi perusahaan yang terbukti menguasai lahan secara berlebihan dan tidak produktif.
“Audit semua perusahaan yang sudah menguasai lahan. Kalau ada yang menelantarkan tanah, cabut izinnya. Jangan ada kompromi! Ini soal kepentingan hidup rakyat, bukan soal bisnis segelintir orang,” desaknya.
Harun juga menegaskan bahwa pembatasan lahan tidak boleh hanya menjadi simbol politik. Pemerintah harus memastikan petani mendapatkan akses penuh terhadap lahan produktif, didukung dengan modal, teknologi, dan akses pasar yang memadai.
“Kalau hanya membatasi perusahaan tanpa membela petani, sama saja bohong. Pemerintah harus hadir, jangan hanya jadi penonton. Kalau tidak, mahasiswa akan terus berdiri di garis depan untuk mengingatkan,” tutupnya.
