HESTEK.CO.ID – Persoalan sampah yang terus menjadi tantangan lingkungan membutuhkan penanganan serius dan regulasi yang jelas. Untuk itu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gorontalo terus menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah.
Regulasi ini diproyeksikan menjadi landasan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus memperjelas tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat.
Pembahasan berlangsung melalui rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (2/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus, Safrudin Hanasi, dan dihadiri anggota Pansus, di antaranya Jayusdi Rivai, bersama jajaran instansi teknis yang menangani urusan lingkungan hidup.
Dalam rapat tersebut, Pansus mendalami sejumlah aspek penting yang akan diatur dalam Ranperda. Mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, mekanisme pengangkutan, tata kelola tempat pemrosesan akhir (TPA), hingga penguatan peran bank sampah di tingkat desa.
Ketua Pansus, Safrudin Hanasi, menegaskan bahwa regulasi pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadirkan solusi yang lebih sistematis terhadap persoalan lingkungan di Kabupaten Gorontalo.
Menurutnya, penanganan sampah tidak boleh hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan. Upaya pengelolaan harus dimulai dari sumber sampah dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan sampah ini sudah menjadi isu nasional. Kabupaten Gorontalo membutuhkan regulasi yang tegas dan implementatif. Melalui Ranperda ini, kita ingin mengatur secara jelas tanggung jawab pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, termasuk pengelolaan retribusi serta penerapan sanksi,” ujar Safrudin.
Ia mengatakan, Pansus berupaya mempercepat pembahasan Ranperda tersebut. Namun, ketelitian tetap menjadi perhatian agar setiap ketentuan yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Masukan dari OPD teknis maupun pemangku kepentingan lainnya juga menjadi bagian penting dalam penyempurnaan materi Ranperda. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Safrudin berharap pembahasan Ranperda Pengelolaan Sampah dapat segera dituntaskan dan dilanjutkan ke tahap penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Target kita, Ranperda Pengelolaan Sampah ini bisa segera disahkan menjadi Perda. Namun, yang paling penting adalah bagaimana regulasi ini nantinya benar-benar bisa diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah poin strategis masih menjadi perhatian Pansus, terutama menyangkut tata kelola TPA, efektivitas pengangkutan sampah, serta optimalisasi bank sampah sebagai upaya mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya.
Melalui Ranperda ini, DPRD Kabupaten Gorontalo ingin mendorong perubahan pola pengelolaan sampah agar tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci keberhasilan sistem persampahan.
Jika regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten, Kabupaten Gorontalo diharapkan memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, sekaligus mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
