HESTEK.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) Kelapa Sawit DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyambangi Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, untuk menelusuri transparansi pengelolaan koperasi sawit di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan kedua ini, Pansus menemukan indikasi ketidaktahuan pengurus koperasi terhadap data dasar pengelolaan kebun sawit.
Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Pansus Sawit, Umar Karim, turut diikuti oleh sejumlah anggota DPRD lainnya, termasuk Wahyudin Moridu, Limonu Hippy, Hamzah Idrus, Sitti Nurayin Sompie, Fikram Salilama, dan Ramdan Liputo.
Dalam pertemuan dengan pengurus Koperasi Puncak Idaman di Kecamatan Dulupi, tim Pansus mengajukan pertanyaan terkait luas lahan, mekanisme bagi hasil, pendapatan koperasi, serta distribusi keuntungan kepada anggota. Namun sebagian besar pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara jelas.
“Pihak koperasi tampak tidak menguasai data-data penting, termasuk letak lahan plasma yang seharusnya mereka kelola,” kata Umar Karim, Rabu (07/05/2025).
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan anggota Pansus, karena koperasi seharusnya berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Ketidaksiapan dalam aspek administrasi dan informasi dianggap sebagai masalah serius.
Meskipun demikian, Umar menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan akhir terkait temuan tersebut. Informasi yang dikumpulkan akan diverifikasi lebih lanjut dengan data dari para petani maupun instansi terkait.
“Kami akan turun langsung ke lapangan dan berdialog dengan petani untuk memastikan kebenaran data. Langkah selanjutnya juga mencakup koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah terkait,” ungkapnya.
Diakhir keterangannya Umar menuturkan pihaknya tetap berkomitmen untuk bekerja secara objektif dan berbasis data terkait permasalahan sawit di Provinsi Gorontalo.
“Pansus tidak ingin bertindak gegabah. Setiap keputusan harus mengacu pada informasi yang akurat demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan petani sawit di Gorontalo,” tutupnya.
