HESTEK.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan pada tahun 2026 tidak bisa dihindari, seiring melemahnya kondisi fiskal daerah.
“Ini adalah penyesuaian sementara. Besaran pokir sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah. Namun, fungsinya tetap sama, yakni menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dari setiap dapil,” ujar Thomas usai rapat di Gedung DPRD Gorontalo pada Senin (17/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa tidak ada ukuran pasti terkait jumlah anggaran pokir bagi tiap anggota dewan. Yang terpenting, kata dia, adalah komitmen para legislator dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kita harus bijak karena anggarannya terbatas. Fokus kita adalah pada semangat dan ketulusan dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Thomas juga menegaskan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, DPRD Gorontalo akan tetap berupaya maksimal dalam mengawal hasil reses dan serapan aspirasi warga agar tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan ke depan.
Berdasarkan data dari Badan Anggaran DPRD, dana pokir untuk 2026 dipangkas tajam, dari sebelumnya Rp118 miliar menjadi Rp50,8 miliar. Penurunan ini terjadi karena ruang fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin sempit, sementara prioritas belanja lebih diarahkan pada kebutuhan wajib dan program nasional.
“Bukan soal besar kecil anggarannya, yang penting adalah bagaimana aspirasi masyarakat tetap bisa kami perjuangkan walau dalam kondisi fiskal yang terbatas,” tegas Thomas.
Pokir sendiri merupakan wujud nyata dari peran representatif anggota dewan, yang diperoleh melalui kegiatan reses dan musyawarah publik. Namun, seberapa besar anggaran yang tersedia sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah.
Meski jumlah pokir tahun depan menyusut drastis, DPRD Gorontalo tetap berkomitmen agar program yang menyasar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tempat dalam prioritas anggaran daerah.
