HESTEK.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Fadli Hasan, menggelar reses masa sidang ketiga tahun 2025 di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Senin (24/06/2025).
“Alhamdulillah, reses pada persidangan ketiga ini masih bisa kami laksanakan, meski cukup berat karena efisiensi. Tapi ini adalah mandat undang-undang, sehingga tetap kami jalankan,” ujar Fadli Hasan usai kegiatan reses di wilayah Telaga.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli menghimpun berbagai aspirasi masyarakat untuk kemudian diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Ia berharap hasil reses ini dapat terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Kami ingin hasil pokok pikiran dari reses ini menjadi satu kesatuan dengan hasil Musrenbang, agar pembangunan tidak tumpang tindih,” jelas Politisi PAN itu.
Fadli bahkan menyoroti adanya perubahan sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan variabel baru. Menurutnya perubahan ini perlu dikawal ketat hingga ke pemerintah pusat, karena bisa berdampak langsung terhadap masyarakat kurang mampu.
“Misalnya warga yang memasang listrik di atas 2.000 VA atau menerima BPJS Ketenagakerjaan akan otomatis dikeluarkan dari data DTKS. Ini perlu dikomunikasikan agar tidak menimbulkan masalah sosial baru, terutama di Desa Luhu dan sekitarnya ini,” tegasnya.
Selain itu, Fadli turut mendorong pelaku usaha mikro untuk segera beralih dari penggunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) ke Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas yang sah. Ia menyebutkan bahwa penggunaan NIB akan memudahkan akses terhadap program bantuan dan pembinaan dari pemerintah.
“Sekarang bahkan usaha perorangan sudah bisa memiliki NIB. Ini penting untuk kemajuan UMKM,” ungkapnya.
Menyoroti kondisi infrastruktur, Fadli menyampaikan bahwa wilayah Telaga sebagai kawasan penyangga menghadapi tantangan serius, khususnya terkait jalan dan saluran air. Ia mengingatkan bahwa wilayah ini merupakan jalur lintasan air menuju sungai besar, sehingga rentan terdampak bencana jika tidak dikelola secara optimal.
Ia juga menyoroti status Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang belum mencakup seluruh wilayah Telaga. Saat ini, hanya Dulamayo Barat yang masuk dalam KSP, sedangkan wilayah lain di Telaga, Limboto dan Limboto Barat belum tercakup sehingga tidak dapat diintervensi melalui anggaran provinsi.
“Kami berharap Pak Bupati Gorontalo dapat mengusulkan peninjauan ulang ke Pemerintah Provinsi agar wilayah lain juga masuk dalam KSP. Ini penting karena banyak wilayah yang rawan bencana dan kemiskinan,” ucapnya.
Fadli Hasan turut mengapresiasi kolaborasi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, terutama sinergi yang dibangun bersama Bupati yang dinilai memahami tugas-tugas legislatif.
“Kami berharap kolaborasi ini tidak dibatasi sekat politik. Tujuan kita satu menyeimbangkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
