HESTEK.CO.ID – Gubernur Gorontalo kembali menjadi sorotan publik. Kebijakan pengadaan tiga unit mobil dinas oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menggunakan anggaran efisiensi menuai gelombang kritik, salah satunya datang dari aktivis pergerakan, Taufik Buhungo.
Taufik, yang juga dikenal sebagai pentolan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD), mengecam keras keputusan pemerintah yang dinilainya tidak berempati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal pengadaan kendaraan, tapi menyangkut moral dan nurani. Bagaimana bisa anggaran efisiensi yang seharusnya digunakan untuk rakyat, justru dipakai memperkaya fasilitas pejabat,” tegas Taufik dalam keterangannya kepada media, Sabtu (26/7/2025).
Menurut Taufik, langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo bertolak belakang dengan semangat penghematan yang digaungkan pemerintah pusat. Ia menilai Gubernur Gorontalo telah menyalahgunakan mandat efisiensi yang semestinya diperuntukkan bagi sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta penanganan dampak ekonomi.
“Jangan main-main dengan kebijakan efisiensi. Presiden dan Mendagri sudah jelas menginstruksikan, dana hasil efisiensi tidak boleh digunakan untuk belanja yang tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanat pusat,” tegasnya lagi.
Dari data yang beredar, diketahui bahwa pengadaan mobil tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Pergub Nomor 34 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD 2025. Dalam aturan itu, Pemprov mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 miliar lebih untuk pembelian kendaraan dinas melalui pos “Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor”.
Taufik juga mempertanyakan peran DPRD dalam pengawasan anggaran. Ia menilai ada pembiaran sistemik yang dilakukan oleh wakil rakyat, sehingga kebijakan seperti ini bisa lolos tanpa perlawanan berarti.
“Di mana suara DPRD? Jangan-jangan mereka juga menikmati fasilitas yang sama. Jika fungsi pengawasan dilemahkan, rakyat yang akan jadi korban. Ini bukan saatnya saling diam,” kecamnya.
Sebagai bentuk protes, AMMPD dalam waktu dekat akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo. Mereka menuntut transparansi dan pembatalan kebijakan pengadaan mobil dinas tersebut.
“Kami akan turun ke jalan. Gubernur harus menjelaskan ke publik, mengapa di tengah krisis ekonomi justru kenyamanan pejabat yang diprioritaskan,” tutup Taufik.
