HESTEK.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyatakan dukungannya terhadap wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Gagasan tersebut kembali mencuat setelah diusulkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam Musda VI Partai Golkar Gorontalo beberapa waktu lalu.
Menurut Thomas, Partai Golkar telah mengkaji opsi ini secara menyeluruh. Dari hasil kajian, sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD dianggap lebih efisien dari segi biaya serta berpotensi mengurangi konflik politik dibandingkan pilkada langsung.
“Pilkada langsung membutuhkan anggaran besar. Jika melalui DPRD, biayanya bahkan tidak sampai 20 persen dari pilkada langsung. Selain lebih hemat, potensi konflik juga jauh lebih kecil,” ungkap Thomas di Gorontalo, Selasa (1/8/2025).
Meski demikian, usulan ini memicu pertanyaan publik terkait transparansi, potensi konflik kepentingan, hingga kemungkinan pergeseran praktik politik uang dari masyarakat ke anggota dewan.
Menanggapi hal itu, Thomas berpendapat mekanisme pemilihan melalui DPRD justru lebih mudah diawasi. Ia mencontohkan situasi di Gorontalo.
“Kalau pilkada langsung, ada sekitar satu juta pemilih yang harus diawasi. Tapi kalau lewat DPRD, hanya 45 anggota dewan yang diawasi. Itu lebih sederhana,” jelasnya.
Thomas juga menanggapi anggapan bahwa mekanisme ini akan menguntungkan partai besar, termasuk Golkar. Ia menilai, meskipun Golkar menguasai banyak kursi, tetap diperlukan koalisi politik untuk menentukan kepala daerah.
“Golkar memang punya kursi terbanyak, tapi bukan mayoritas mutlak. Tetap butuh kerja sama dengan partai lain. Tapi ya, Golkar itu jagonya,” ucap Thomas sambil tersenyum.
Wacana pilkada melalui DPRD hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik maupun pengamat politik. Di tengah tantangan fiskal dan dinamika politik nasional, isu ini diperkirakan akan terus menjadi bahan diskusi hangat, termasuk di Gorontalo.
