HESTEK.CO.ID – Proyek pengembangan RSUD M.M Dunda Limboto menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari aktivis Gorontalo, Andi Taufik, yang menilai proyek tersebut rawan korupsi dan berpotensi gagal.
“Kami telah memantau dan mengawal proyek di RS Dunda Limboto, dan kami mendapati beberapa fakta. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Darmo Sipon, perusahaan yang ternyata memiliki banyak catatan buruk,” kata Andi, Selasa (12/8/2025).
Andi menuding pemerintah Kabupaten Gorontalo lalai dalam menyeleksi pihak pelaksana. Ia meminta pemerintah bertanggung jawab jika dikemudian hari proyek dengan nilai Rp. 28 miliar lebih itu bermasalah.
“KPA dalam proyek ini seharusnya melakukan seleksi ketat terhadap perusahaan yang akan mengerjakan proyek. Terbukti, perusahaan dengan rekam jejak buruk justru yang terpilih. Masih banyak perusahaan yang memiliki citra baik yang seharusnya bisa diberikan tanggung jawab,” tegasnya.
Andi juga mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai rencana dan anggaran.
“PPK harus tegas jika menemukan ketidaksesuaian. Kalau perlu, putus kontrak dengan PT. Darmo Sipon yang notabenenya punya banyak masalah hukum,” tambahnya.
Sebagai contoh, ia menyebut proyek pembangunan RSUD Tipe D Jati Sampurna senilai Rp30,6 miliar yang dikerjakan PT. Darmo Sipon mengalami kegagalan.
Selain itu, perusahaan tersebut pernah diputus kontraknya oleh PN Tipikor Bandung dalam kasus korupsi perbaikan jalan raya Sukahati–Kedunghalang, Bogor, pada 2013.
“Dengan banyaknya rekam jejak buruk ini, seharusnya menjadi peringatan keras bagi Pemkab Gorontalo. Kami akan terus mengawal proyek ini dan dalam waktu dekat akan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan dan peringatan kepada pemerintah,” pungkasnya.
