HESTEK.CO.ID – Komisi II DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat lanjutan pembahasan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester dua di aula DPRD, pada Selasa (21/10/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Alan Lahay, ini dihadiri oleh Ketua dan para anggota Komisi II, serta unsur eksekutif yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari setiap kecamatan serta capaian PAD dari dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Alan Lahay menjelaskan, sejumlah agenda lain seperti penyerahan data DLH dan unit REC akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya karena masih dalam proses pelaksanaan di lapangan.
Selain membahas realisasi PAD, rapat juga menyinggung laporan terkait adanya pengusiran terhadap Satgas PAD di beberapa lokasi. DPRD menilai kejadian tersebut perlu ditelusuri lebih dalam untuk mengetahui penyebab dan pihak-pihak yang terlibat.
“Memang di lapangan terjadi pengusiran terhadap Satgas PAD. Kami masih mendalami sebab-sebabnya dan nantinya akan turun langsung melihat apa yang sebenarnya terjadi, termasuk mendengar penjelasan dari pihak yang melakukan pengusiran,” ungkap Alan Lahay.
Dalam kesempatan itu, Alan juga menegaskan pentingnya menjaga aset pemerintah daerah agar tidak disalahgunakan, termasuk yang berkaitan dengan program Gerakan Tertib Olah Sampah (Getor) di kelurahan.
“DPRD mengapresiasi inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah melalui program Getor. Namun yang terpenting, aset pemerintah jangan sampai dijual, karena itu merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Rapat ditutup dengan penegasan bahwa Komisi II akan melakukan peninjauan lapangan guna memastikan pelaksanaan PAD dan pengelolaan aset berjalan sesuai aturan.
