HESTEK.CO.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, selaku Ketua TAPD, membenarkan adanya keterlambatan pembahasan KUA-PPAS 2026, namun menepis anggapan bahwa hal itu disebabkan kelalaian pemerintah daerah.
Ia berdalih, keterlambatan terjadi karena penyesuaian dokumen dengan visi-misi Bupati Sofyan Puhi yang baru dilantik pada Februari 2025.
“Sejak awal, keterlambatan ini murni karena penyesuaian visi-misi dari bupati lama ke bupati baru. Jadi wajar kalau penyampaian RKPD ikut mundur sampai Agustus,” ujar Sugondo, Selasa (04/11/2025).
Pernyataan ini berpotensi menambah panas suasana di DPRD. Sebab, alasan yang dianggap “wajar” itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk pembenaran atas keterlambatan yang berulang.
Terlebih, Sugondo juga menyiratkan bahwa pemerintah daerah masih dalam tahap adaptasi, sementara masa pembahasan KUA-PPAS terus berjalan tanpa kepastian.
Terkait kritik soal lemahnya komunikasi antara TAPD dan DPRD, Sugondo mengakui perlu ada perbaikan. Namun, ia juga melempar tanggung jawab dengan menyebut bahwa koordinasi tidak bisa dilakukan hanya lewat sambungan telepon.
“Komunikasi itu penting. Tapi membahas anggaran tidak bisa hanya lewat telepon. Saya terbuka kapan saja teman-teman DPRD ingin bertemu,” ujarnya.
Sementara menanggapi tudingan sulit dihubungi, Sugondo justru menimpali dengan alasan teknis.
“Kalau kemarin ada yang merasa tidak direspons, saya mohon maaf. Mungkin telepon saya sedang tidak aktif, tapi sekarang sudah saya perbaiki,” katanya, menambahkan bahwa sebagian panggilan memang dikelola ajudan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan pada hari rapat dengan DPRD, dirinya juga harus menghadiri kegiatan resmi bersama Danrem.
“Saya paham kalau DPRD merasa saya lambat merespons, tapi saat itu memang ada agenda resmi yang harus saya penuhi,” terangnya.
Pernyataan tersebut bisa semakin memancing reaksi dari para legislator, sebab terkesan menempatkan urusan pemerintahan daerah di bawah prioritas kegiatan lain, padahal pembahasan KUA-PPAS menyangkut hajat hidup masyarakat.
Sugondo menutup dengan menyebut bahwa keterlambatan juga dipengaruhi situasi nasional.
“Ini bukan hanya persoalan Kabupaten Gorontalo. Banyak pemotongan anggaran dari pusat, jadi kami harus berhati-hati,” kata Sugondo.
Meski begitu, ia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki komunikasi dengan DPRD.
“Kami di TAPD berkewajiban menjalin hubungan baik dengan DPRD, karena ini menyangkut kepentingan rakyat,” pungkasnya.
