HESTEK.CO.ID – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo dan dipimpin oleh pimpinan DPRD, serta dihadiri anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Rapat paripurna tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Berdasarkan daftar hadir, dari total 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo, rapat telah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD. Dengan demikian, rapat paripurna dapat dilaksanakan dan dibuka secara resmi serta terbuka untuk umum.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan secara langsung LKPJ Tahun Anggaran 2025. Penyampaian laporan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen LKPJ kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam pemaparannya, Gusnar Ismail menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan pemerintahan periode 2025–2029, sekaligus menjadi awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski kapasitas fiskal daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berupaya mengoptimalkan pengelolaan anggaran.
Hal ini tercermin dari capaian kinerja keuangan daerah yang menempatkan Provinsi Gorontalo pada enam besar nasional dalam kinerja pendapatan dan belanja daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan sejumlah program prioritas pembangunan, khususnya pada sektor penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui pembangunan sarana pendidikan, pemberian program beasiswa, fasilitasi praktik kerja industri (prakerin) bagi sekitar 2.000 siswa, serta bantuan studi bagi 826 mahasiswa.
Dalam pengembangan pendidikan tinggi, proses transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) juga disebut telah memasuki tahap akhir di tingkat pemerintah pusat.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai program, antara lain upaya penurunan angka stunting, penyediaan dokter spesialis di wilayah perbatasan, pelaksanaan program cek kesehatan gratis, serta keberhasilan pelaksanaan operasi bedah jantung terbuka pertama di Provinsi Gorontalo pada tahun 2025.
Selain itu, pengembangan Rumah Sakit Ainun Habibie kembali dilanjutkan setelah sebelumnya sempat terkendala anggaran, dengan dukungan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui berbagai capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah meskipun dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal.
Rapat paripurna kemudian ditutup setelah seluruh rangkaian agenda selesai dilaksanakan. Selanjutnya, dokumen LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan pembahasan DPRD untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
