HESTEK.CO.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama yang dirangkaikan dengan Forum Pemangku Kepentingan Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka pembahasan serta evaluasi pelaksanaan Program BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kamis (12/3/2026).
Forum yang berlangsung di Ruang Huyula, Kantor Gubernur Gorontalo ini turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan beserta jajaran, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan pelayanan kesehatan menjadi perhatian peserta rapat. Salah satunya terkait masih adanya beberapa jenis penyakit yang belum sepenuhnya tercover dalam layanan BPJS Kesehatan. Selain itu, muncul juga keluhan terkait pasien yang dipulangkan lebih cepat dari rumah sakit meskipun kondisi kesehatannya dinilai belum sepenuhnya pulih pasca operasi. Situasi tersebut disebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Di sisi lain, forum juga memaparkan capaian layanan kesehatan gratis yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Berdasarkan data yang disampaikan, Provinsi Gorontalo saat ini berada pada peringkat pertama dalam capaian layanan kesehatan gratis.
Meski demikian, capaian tersebut dinilai harus terus dipertahankan serta diiringi dengan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar program benar-benar dipahami dan dimanfaatkan secara luas.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menilai bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis selama ini masih cenderung dilaksanakan pada momentum tertentu, misalnya saat peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo. Menurutnya, pola tersebut perlu diperbaiki agar program kesehatan gratis dapat diakses secara lebih merata dan berkelanjutan.
“Layanan kesehatan gratis sebaiknya tidak hanya dilaksanakan pada momentum tertentu saja. Jika memungkinkan, setiap puskesmas dapat membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Golkar.
Ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas layanan, sehingga masyarakat yang tidak sempat hadir pada jadwal tertentu tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis pada hari lainnya.
Meski Gorontalo telah berada di peringkat pertama, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah. Menurutnya, sosialisasi program kesehatan harus diperkuat hingga ke tingkat desa agar masyarakat lebih sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit sejak dini. Dengan kondisi masyarakat yang lebih sehat, beban pembiayaan jaminan kesehatan juga dapat ditekan.
“Jika penyakit dapat dicegah sejak awal, maka potensi kemiskinan akibat biaya kesehatan juga bisa ditekan. Ini sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi beban anggaran jaminan kesehatan,” tegasnya.
Forum ini diharapkan menjadi ruang koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
