HESTEK.CO.ID – Lonjakan harga kebutuhan pokok, khususnya cabai yang disebut telah mencapai Rp150 ribu per kilogram, menjadi salah satu persoalan yang disoroti Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, saat menggelar reses masa sidang pertama tahun 2026–2027 di Kecamatan Telaga Biru, Selasa (22/9/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Telaga Biru tersebut, Zulfikar meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kenaikan harga yang berpotensi semakin membebani masyarakat. Ia mendorong langkah konkret, termasuk operasi pasar hingga pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi mendesak.
“Kalau rakyat sudah tidak makan, maka ada anggaran BTT di pemerintah daerah,” tegas Zulfikar.
Selain persoalan harga pangan, reses tersebut juga dimanfaatkan Zulfikar untuk memaparkan sejumlah program pembangunan dan kebijakan penganggaran yang menjadi perhatian DPRD bersama pemerintah daerah, khususnya untuk wilayah Telaga dan sekitarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi membuat tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Karena itu, setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas dan tingkat kebutuhan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah pembangunan akses jalan di Desa Tonala. Jalan dengan panjang sekitar 1.100 meter tersebut membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 miliar.
Meski kondisi keuangan daerah terbatas, DPRD tetap mendorong agar pembangunan akses tersebut dapat direalisasikan melalui kolaborasi dengan TNI menggunakan skema swakelola. Melalui upaya tersebut, dukungan anggaran yang tersedia dapat ditingkatkan menjadi sekitar Rp1,1 miliar.
“Skala prioritas itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Akses jalan itu adalah bagian daripada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Zulfikar.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di wilayah Hulawa. Menurutnya, kebutuhan pembangunan jalan tersebut terus menjadi perhatian DPRD agar dapat diperjuangkan dan direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Zulfikar turut mengungkapkan adanya alokasi anggaran sekitar Rp16,75 miliar untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Gorontalo.
Ia menyebut anggaran tersebut merupakan hasil sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap pelaku usaha.
“Hubungan kolaboratifnya, hubungan sinergitasnya baik dengan pemerintah daerah. Maka seluruh badan anggaran dan teman-teman anggota DPRD menyetujui Rp16,75 miliar yang dialokasikan untuk UMKM,” katanya.
Menurut Zulfikar, dukungan terhadap UMKM harus terus diperkuat karena sektor ini memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan keluarga.
Ia menegaskan, berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga, termasuk masyarakat di wilayah Telaga dan sekitarnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Zulfikar memastikan DPRD akan terus menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengawal agar kebutuhan mendesak, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM hingga pengendalian harga kebutuhan pokok, menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran daerah.
Baginya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRD harus terus mencari solusi melalui penentuan prioritas, kolaborasi, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
