HESTEK.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Ramdan Liputo, kembali turun ke Daerah Pemilihannya (dapil) Gorontalo A tepatnya di Kelurahan Kayubulan, dalam rangka reses masa sidang ketiga tahun 2024–2025, Senin (01/07/2025).
Tidak hanya menyasar masyarakat umum, Ramdan juga secara khusus menggelar dialog bersama unsur pemerintahan tingkat kelurahan seperti aparat kelurahan, kepala lingkungan, kader PKK, pengurus Karang Taruna, hingga Koperasi Merah Putih.
Ia menyebut pendekatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persoalan teknis dan struktural yang dihadapi ujung tombak pelayanan publik.
“Kami ingin mendengar langsung persoalan yang dihadapi aparat kelurahan, bukan hanya masyarakat umum. Karena mereka adalah pihak yang paling tahu kondisi di lapangan,” kata Aleg muda dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo itu.
Sejumlah aspirasi strategis mengemuka dalam agenda reses tersebut. Salah satu yang paling disoroti adalah persoalan keterbatasan lahan pekuburan di Kelurahan Kayubulan.
Ramdan menjelaskan sebenarnya Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menghibahkan lahan pemakaman umum kepada organisasi sosial Almarhamah yang berlokasi di Lingkungan I Kelurahan Kayubulan.
Namun demikian, ia tetap mendorong Majelis Taklim untuk mengajukan proposal hibah tambahan dari Pemerintah Provinsi demi memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.
Selain itu, persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan, khususnya perbaikan dan penguatan tanggul Sungai Biyonga yang dinilai sangat penting bagi mitigasi bencana di wilayah tersebut. Ramdan menyambut baik langkah pemerintah kelurahan yang telah mengusulkan penanganan ini hingga ke Kementerian PUPR.
“Alhamdulillah, tinggal menunggu realisasi dari pusat. Saya akan kawal ini melalui jalur provinsi, baik itu bronjong, sedimentasi maupun penguatan tanggul,” ungkapnya.
Tak kalah penting, isu ekonomi dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian Ramdan, terutama karena sebagian besar warga Kayubulan yang berprofesi sebagai pengemudi bentor dan pekerja informal, mengingat lokasi kelurahan yang berada tepat di depan terminal Limboto.
Ia mendorong pembentukan kelompok usaha berbasis perbengkelan untuk memberikan keterampilan tambahan dan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
“Estimasi bantuan perbengkelan bisa mencapai Rp25–35 juta dalam bentuk alat dan bahan. Kami juga sudah dorong adanya jaminan ketenagakerjaan bagi para pengemudi bentor, karena profesi ini cukup berisiko,” ungkapnya.
Persoalan lainnya yang turut mencuat adalah rendahnya tingkat kepatuhan warga dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang meskipun merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, tetap menjadi perhatian DPRD.
Atas hal itu Ramdan menyatakan akan mendorong solusi kebijakan yang bisa memfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal ini.
Agenda reses berlangsung interaktif dan konstruktif, mencerminkan antusiasme serta harapan kuat dari warga dan pemerintah kelurahan agar komunikasi dan sinergi dengan wakil rakyat terus diperkuat demi percepatan pembangunan di tingkat paling dasar.
