HESTEK.CO.ID – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Gorontalo memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Gorontalo atas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam optimalisasi PAD,” ujar Robin Yusuf, saat membacakan pendapat akhir Fraksi PPP dalam rapat paripurna DPRD terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (28/7/2025).
Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan, target pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2025 ditetapkan sebesar Rp 1.105.879.281.905, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 1.073.840.019.838. Dengan demikian, tercatat surplus anggaran sebesar Rp 32.039.262.067. Dari sisi pembiayaan, penerimaan mencapai Rp 12.236.108.190 dan pengeluaran sebesar Rp 44.275.370.257, sehingga menghasilkan pembiayaan netto senilai Rp 32.039.262.067 dan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) nihil.
Fraksi PPP berharap perubahan APBD ini benar-benar mampu menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Kota Gorontalo.
Meski memberikan apresiasi, Robin Yusuf juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai masih perlu perhatian serius pemerintah, seperti insentif bagi RT/RW dan honor bagi guru mengaji yang belum terbayarkan.
“Kami mendorong perhatian serius terhadap insentif RT/RW dan honor guru mengaji yang belum terbayarkan,” tegas Robin.
Fraksi PPP juga mengkritisi sejumlah program pemerintah sebelumnya yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Beberapa proyek seperti pembangunan Jalan Panjaitan, revitalisasi Pasar Tua, pusat pertokoan, serta proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Dungingi dinilai belum tuntas penyelesaiannya.
“Kedepan, kami meminta agar pemerintah menjadikan pengalaman masa lalu sebagai dasar evaluasi dalam melaksanakan program. Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat,” tandas Robin Yusuf.
