HESTEK.CO.ID – Polemik keterlambatan pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Gorontalo Tahun 2026 kian kusut. DPRD menilai akar persoalan bukan semata teknis administrasi, melainkan buruknya komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif yang diduga dipicu oleh sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Sugondo Makmur.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Gorontalo, Jayusdi Rivai, menyebut Sekda Sugondo Makmud terlalu cepat menilai buruk para anggota dewan, sehingga hubungan kerja menjadi kaku dan penuh prasangka.
“Kami menelepon bukan bearti untuk bicara anggaran. Bagaimana bisa belum diangkat teleponnya, tapi sudah berpikiran negatif terlebih dahulu terhadap kami,” kata Jayusdi, Rabu (05/11/2025).
Menurutnya, sikap seperti itu justru menjadi penghambat komunikasi antara TAPD dan DPRD, padahal pembahasan anggaran menuntut koordinasi yang terbuka dan konstruktif.
“Sekarang orang yang datang ikut pembahasan adalah orang yang sudah berpikiran negatif duluan. Menurut teman-teman wartawan, bisa terjadi pembahasan itu atau tidak?” katanya retoris.
Jayusdi menegaskan, di tengah kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD), seharusnya seluruh unsur pemerintahan saling menguatkan dan mengedepankan sinergi untuk kepentingan masyarakat, bukan saling mencurigai.
“(Jika begini_red) maka pembahasan KUA-PPAS tetap akan kita lanjutkan tanpa dia (Sekda_red). kalau dia hadir, kita yang tidak hadir. Kan TAPD ini bukan cuma sekda, ada wakil ketua, ada sekretarasi ada banyak. Kita lanjutkan pembahasan tanpa dia,” tegas Jayusdi.
Nada serupa juga disampaikan Anggota Fraski Golkar, Iskandar Mangopa. Ia mengaku dua kali mencoba menghubungi Sekda Sugondo Makmur, namun tidak direspon.
“Saya bukan anggota Banggar. Tidak ada kaitannya saya ini bicara anggaran. Saya hanya ingin menanyakan kapan KUA-PPAS ini akan dibahas dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR. Tapi dua kali saya hubungi, tidak diangkat,” jelas Iskandar.
Rangkaian pernyataan ini memperkuat pandangan DPRD bahwa keterlambatan pembahasan KUA-PPAS Tahun 2026 tak lepas dari lemahnya koordinasi di internal pemerintahan.
Sikap tertutup Sekda Sugondo dinilai memperlebar jarak komunikasi antara eksekutif dan legislatif, yang semestinya menjadi mitra dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
