HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo memilih skema pinjaman Bank Tabungan Negara (BTN) untuk membiayai pembangunan kantor Wali Kota baru.
Rencana tersebut mendapat persetujuan dari DPRD Kota Gorontalo, dengan catatan pengelolaan keuangan daerah tetap terkendali dan tidak membebani APBD.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, mengatakan persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh fraksi mempelajari kajian finansial yang disusun pemerintah daerah bersama Badan Keuangan serta pihak BTN.
“Kami ingin proyek ini berjalan tanpa membebani keuangan daerah. Setelah dilakukan analisis, pemerintah kota dinilai masih mampu membayar pinjaman sesuai skema yang direncanakan,” ujar Irwan, Senin (6/4/2026).
Irwan menambahkan, pembangunan kantor Wali Kota baru tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, kawasan sekitar kantor tersebut nantinya dapat dikembangkan menjadi pusat pelayanan publik yang terintegrasi dengan ruang komersial dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga berpotensi menciptakan sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Harapannya, kantor baru ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi daya tarik ekonomi yang mendukung visi pembangunan daerah,” jelasnya.
Skema pinjaman BTN dipilih karena dinilai lebih fleksibel dibandingkan pembiayaan langsung melalui APBD, sekaligus memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program prioritas lainnya.
“Langkah ini juga membuka peluang kerja sama dengan sektor perbankan maupun swasta dalam pengembangan fasilitas publik ke depan,” tambah Irwan.
Meski demikian, DPRD menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar sesuai target waktu dan anggaran, serta dilakukan secara transparan untuk meminimalisir risiko pembengkakan biaya.
Sementara itu, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa meskipun pinjaman tersebut dinilai aman secara perhitungan, Pemkot Gorontalo tetap harus memastikan tata kelola keuangan berjalan disiplin agar manfaat ekonomi dari proyek tersebut benar-benar maksimal dan tidak menimbulkan beban utang jangka panjang.
