HESTEK.CO.ID – Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut membahas progres pembentukan Koperasi Merah Putih dan berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (10/3/2026).
Rapat kerja ini diikuti pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo serta dihadiri langsung Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka, bersama jajaran.
Dalam pembahasan, Komisi II menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki keterbatasan kewenangan dalam beberapa aspek teknis terkait pembentukan maupun pengembangan koperasi. Oleh sebab itu, dukungan yang diberikan pemerintah daerah dinilai harus memiliki dasar mekanisme yang jelas, termasuk pembagian tanggung jawab antar pihak yang terlibat.
Komisi II juga menyoroti rencana pengadaan gerai koperasi sebagai bagian dari pengembangan Koperasi Merah Putih. Menurut Komisi II, pembangunan gerai saja tidak cukup, sebab hal yang jauh lebih penting adalah memastikan sistem pengelolaan berjalan efektif serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam mengisi dan mengatur distribusi produk.
“Yang perlu kita pikirkan setelah gerai ada adalah siapa yang akan mengisi dan bagaimana sistem pengelolaannya. Hal ini harus jelas agar gerai tersebut benar-benar berjalan dan memberi manfaat,” ujar pihak Komisi II dalam rapat.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo merencanakan kunjungan kerja ke sejumlah gerai sekaligus melakukan koordinasi dengan Korem dan Kodim. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung kesiapan di lapangan serta potensi dukungan lintas sektor.
Selain itu, rapat juga membahas kebutuhan pelatihan bagi pengurus dan pengelola koperasi agar memiliki kemampuan manajerial yang profesional. Komisi II mendorong agar pembiayaan pelatihan dapat diupayakan melalui anggaran kementerian terkait, sehingga dapat dimaksimalkan hingga 100 persen.
Dalam diskusi turut mengemuka isu terkait Koperasi Desa (Kopdes), khususnya mengenai kebutuhan modal pembangunan gerai. Meskipun terdapat skema pemotongan tertentu, desa tetap memiliki kewajiban untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
Komisi II juga menilai konsep pengembangan gerai koperasi perlu diarahkan seperti sistem pusat distribusi modern, menyerupai Indogrosir, agar mampu menjadi pusat distribusi barang yang efektif bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap progres pembentukan Koperasi Merah Putih, termasuk melalui kunjungan kerja dan pelaporan hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Melalui langkah tersebut, diharapkan pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Gorontalo dapat berjalan optimal serta memberikan dampak positif dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan mendorong kemajuan usaha koperasi di daerah.
