HESTEK.CO.ID — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2027 yang digelar pada Selasa (14/4/2026).
Musrenbang tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah, Inspektur Utama kementerian, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI, para bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo yang diwakili sekretaris daerah, kepala OPD, Kepala Badan Pertanahan Nasional, pimpinan perbankan, unsur pimpinan DPRD, Ketua Komisi III, serta Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam forum itu, La Ode Haimudin menegaskan pentingnya penyusunan RKPD 2027 dilakukan secara terarah dan memiliki prioritas yang jelas. Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal Provinsi Gorontalo saat ini tergolong terbatas, yakni sekitar Rp1,53 triliun.
Menurutnya, dengan kemampuan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk menjalankan program yang terlalu menyebar tanpa fokus.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita harus benar-benar fokus pada program inti. Jika tidak, perencanaan akan menjadi bias dan tidak berdampak signifikan,” tegas La Ode.
Ia juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang ditetapkan secara nasional pada kisaran 7,7 hingga 8 persen. Target tersebut dinilai cukup tinggi dan membutuhkan kerja keras serta sinergi semua pihak.
La Ode menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Gorontalo menunjukkan tren peningkatan, dari 5,7 persen pada tahun 2025 menjadi sekitar 6,3 persen. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target nasional.
“Kita membutuhkan effort yang luar biasa untuk mencapai target tersebut. Semua pihak harus bergerak bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, penyelarasan dengan program kementerian menjadi faktor kunci dalam mendorong percepatan pembangunan.
Ia berharap RKPD 2027 dapat disusun secara terintegrasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang dukungan dari pemerintah pusat.
DPRD Dorong Peningkatan PAD
Di sisi lain, DPRD Provinsi Gorontalo juga berkomitmen mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis untuk memperluas ruang fiskal.
La Ode menjelaskan, anggaran daerah saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang sebagian besar penggunaannya sudah diatur secara spesifik, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dengan skema tertentu. Kondisi ini membuat fleksibilitas daerah menjadi terbatas.
“Ruang yang bisa kita optimalkan adalah PAD. Ini yang harus kita dorong agar program unggulan daerah tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan hingga tahap penganggaran agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan nasional.
Dengan perencanaan yang fokus, sinergi lintas sektor yang kuat, serta komitmen bersama, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan ke depan.
