HESTEK.CO.ID — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 mulai dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin hingga Selasa (26–27/10/2026).
Pembahasan yang melibatkan anggota Banggar dari delapan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo tersebut menjadi tahapan penting dalam menguji arah kebijakan anggaran pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi APBD.
Dalam proses tersebut, Banggar menaruh perhatian pada ketepatan perencanaan dan besaran alokasi anggaran agar setiap program yang diusulkan benar-benar memiliki dasar kebutuhan serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Sejumlah anggota Banggar menilai pembahasan RAPBD tidak boleh sekadar menjadi rutinitas tahunan atau formalitas dalam proses penganggaran. Setiap rencana belanja pemerintah perlu ditelaah secara serius, transparan, dan mendalam agar penggunaan keuangan daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pendalaman juga diarahkan pada struktur anggaran secara keseluruhan, mulai dari program, kegiatan, hingga rincian besaran anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing OPD.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh kepada anggota Banggar mengenai arah penggunaan anggaran sekaligus memastikan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD berjalan maksimal.
Bersama TAPD dan OPD, Banggar turut mencermati kesesuaian antara usulan program dengan prioritas pembangunan, kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada 2027.
Pimpinan Banggar menegaskan, program maupun alokasi anggaran yang masih membutuhkan penjelasan dapat didalami lebih lanjut. Setiap pertanyaan, catatan, dan masukan anggota Banggar diharapkan memperoleh tindak lanjut sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan anggaran.
Perbedaan pandangan dan dinamika selama pembahasan dipandang sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan untuk menyelaraskan kepentingan serta menguji kelayakan berbagai usulan anggaran.
Melalui proses tersebut, Banggar diharapkan dapat memastikan bahwa program yang masuk dalam RAPBD 2027 tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi juga memiliki urgensi, sasaran, dan manfaat yang jelas.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap hasil pembahasan bersama TAPD dan OPD mampu menghasilkan rancangan anggaran yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan RAPBD 2027 ini sekaligus menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan belanja pemerintah daerah memiliki orientasi yang jelas terhadap kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
