HESTEK.CO.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talumelito, Selasa (3/6/2025). Kunjungan merespon keluhan terkait permasalahan pengelolaan sampah.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Fadli Poha, turut hadir Kristina Mohamad Udoki, Sitti Nurayin Sompie, Yeyen Sidiki, Wahyudin Moridu, Ekwan Ahmad, Fikram Salilama, Ramdan Liputo, dan Umar Karim.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah keluhan dari masyarakat desa mengenai adanya pungutan retribusi saat membuang sampah ke TPA. Hal ini disampaikan oleh Kristina Udoki usai pertemuan dengan pengelola UPTD TPA Talumelito.
“Banyak desa menyampaikan bahwa mereka dikenakan retribusi ketika membuang sampah ke sini. Setelah kami telusuri, ternyata benar. Namun ada kebijakan bahwa pembuangan bisa gratis jika disertai rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK),” kata Kristina.
Lanjut Kristina, Komisi I juga menyoroti permasalahan serius lainnya yakni kapasitas TPA yang hampir mencapai batas maksimal. Menurut Kristina, saat ini tempat penampungan sampah di TPA Talumelito sudah terisi sekitar 90 persen.
“Lahan yang tersedia hampir penuh. Sisa kapasitas tinggal 10 persen dan itu pun diprediksi akan segera habis. Pihak UPTD telah mengajukan permohonan perluasan lahan ke Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup, namun sampai saat ini belum ada realisasi,” ungkapnya.
Kristina juga menjelaskan bahwa pihak pengelola TPA terpaksa melakukan pemadatan ulang di selter yang sudah terisi penuh agar bisa menampung sampah baru. Namun metode ini sifatnya hanya sementara.
Lebih lanjut, Politisi PAN itu menyampaikan bahwa kunjungan ini juga berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah. Komisi I berkomitmen untuk memperkuat regulasi agar pengelolaan sampah bisa lebih terpadu antar kabupaten/kota.
“Kami akan mengundang DLHK, PUPR, serta perwakilan dari kabupaten/kota untuk menyamakan langkah. Program nasional pengelolaan sampah harus direspons serius oleh seluruh pihak,” tegasnya.
Kristina berharap ke depan, sampah di Provinsi Gorontalo bisa dikelola secara berkelanjutan. Ia juga mengungkapkan rencana kerja sama dengan salah satu jaringan ritel di Gorontalo untuk mendukung program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Tidak cukup hanya mengandalkan TPA. Kami mendorong inisiatif seperti biopori, insinerator, dan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA,” tutupnya.
