HESTEK.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi para penambang rakyat di Kabupaten Bone Bolango.
Keseriusan ini diwujudkan melalui digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pansus Pertambangan dan Tim 20, yang mewakili komunitas penambang setempat, Selasa 10 Juni 2025.
Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Camaru, mengungkapkan Tim 20 kembali menyampaikan sejumlah poin penting dalam forum tersebut, yang sebelumnya juga telah mereka suarakan saat aksi demonstrasi pada 3 Juni 2025.
“Isi tuntutan yang disampaikan pada RDP ini sejatinya sama seperti yang disuarakan saat demo lalu. Intinya, para penambang ingin legalitas dan perlindungan hukum atas kegiatan tambang rakyat yang sudah berlangsung selama puluhan tahun,” ujar Meyke.
Lebih lanjut, Meyke menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut secara konkret, pihaknya meminta data-data valid dari perwakilan penambang. Hal ini bertujuan agar Pansus dapat mengkaji dan mengagregasi kebutuhan mereka secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami tidak hanya mendengar, tetapi juga akan memperjuangkan pengakuan resmi terhadap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sebab, aktivitas tambang ini telah menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat di Bone Bolango sejak lama,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pansus juga berencana mengundang Bupati Bone Bolango dalam waktu dekat. Kehadiran kepala daerah dinilai penting karena lokasi pertambangan yang menjadi sorotan berada di wilayah administratif Kabupaten Bone Bolango.
“Ini akan menjadi capaian bersama yang kami perjuangkan. Kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan untuk mencari solusi komprehensif, terutama dalam hal regulasi dan penataan wilayah tambang rakyat,” pungkas Meyke.
