HESTEK.CO.ID – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Sawit DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, melontarkan kritik pedas kepada pihak manajemen Palma Grup dalam rapat permasalahan pengelolaan perkebunan sawit, Senin (14/07/2025).
Legislator dari Partai Gerindra itu menilai perusahaan sawit Palma Grup tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan hak-hak masyarakat.
Sorotan utama Limonu tertuju pada proses pembebasan lahan yang dinilainya tidak transparan. Ia menegaskan masyarakat tidak diberi salinan dokumen pembebasan lahan, yang seharusnya menjadi bukti sah keterlibatan mereka dalam proses tersebut.
“Artinya ini kan membuktikan bahwa perusahaan tidak punya itikad baik. Ada niat untuk membodohi dan membohongi masyarakat,” tegasnya di hadapan pihak Palma Grup.
Menurut Limonu, jika perusahaan memang berniat menyelesaikan persoalan dengan baik maka setiap bentuk kerja sama dan kesepakatan harus ditandatangani dan dimiliki bersama, sehingga memiliki kekuatan hukum yang adil.
“Namun kenyataannya dokumen-dokumen itu justru sengaja disembunyikan. Masyarakat tidak diberikan salinan, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk mengaburkan fakta saat terjadi sengketa,” ungkapnya.
Tidak hanya menyoroti soal transparansi, Limonu juga menuding perusahaan telah merugikan negara, daerah, hingga masyarakat lokal. Ia menyinggung ribuan hektare lahan tidak diusahakan atau dimanfaatkan Palma Grup selama bertahun-tahun.
“Kalau pemerintah menerapkan aturan yang ada, bapak (Manager Palma Grup_red) bisa konyol. Berapa tahun lahan itu tidak diusahakan? itu bisa ditarik oleh negara!,” tegasnya.
Politisi dari Daerah Pemilihan Kabupaten Pohuwato itu menegaskan tidak memiliki kepentingan politik di wilayah Kabupaten Gorontalo, namun ia akan tetap bersuara demi keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.
“Saya tidak punya kepentingan secara politik dengan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Tapi saya bicara karena ini soal keadilan. Kami juga diperintahkan untuk mengawasi jalannya investor abal-abal seperti ini,” tandasnya.
Pernyataan Limonu menambah daftar kritik terhadap perusahaan sawit khususnya Palma Grup yang tengah menjadi sorotan, terkait dugaan pelanggaran terhadap hak masyarakat dan ketidakterbukaan dalam pengelolaan lahan.
