Example floating
Example floating
Liputan Khusus

Ridwan Monoarfa Puji Komisi I, Sebut Teliti dan Berani Kawal APBD

REDAKSI
392
×

Ridwan Monoarfa Puji Komisi I, Sebut Teliti dan Berani Kawal APBD

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Deprov Gorontalo, Ridwan Monoarfa. Foto Dok Hestek.co.id

HESTEK.CO.ID – Langkah Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dalam mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mendapat apresiasi dari pimpinan dewan.

Wakil Ketua II Deprov, Ridwan Monoarfa, mengaku salut terhadap kinerja Komisi I yang dinilainya teliti dan berani dalam mengawasi setiap rupiah uang rakyat.

Pujian tersebut disampaikan Ridwan usai mengikuti rapat konsultasi Badan Anggaran bersama Komisi I di ruang Inogaluma, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, perhatian serius yang ditunjukkan Komisi I, mencerminkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya formalitas, tetapi dijalankan dengan rasa tanggung jawab tinggi.

Baca Juga:  Ismet Mile Peringatkan Posyandu Jangan Sekadar Nama, Tegaskan Harus Didukung Anggaran

“Mereka benar-benar fokus, terutama dalam menelaah komponen penerimaan dan belanja daerah. Pandangan yang disampaikan Komisi I sangat penting agar anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan sejalan dengan visi pemerintahan Gusnar–Idah,” ujarnya.

Selain itu, Ridwan juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengingatkan bahwa seluruh pengeluaran harus merujuk pada regulasi yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau pemborosan anggaran.

Baca Juga:  Umar Karim Polisikan Oknum Humas Palma Grup Atas Tudingan Terima 'Upeti'

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan D. Liputo, menegaskan komitmen dalam mengawal APBD bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi bagian dari ikhtiar moral untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar berdampak bagi rakyat.

“Kami tidak ingin ada celah pemborosan atau program yang mubazir. Yang kami dorong adalah efisiensi dan kebermanfaatan,” ujar Ramdan.

Baca Juga:  Hadiri Pelantikan Kapolresta Gorontalo Kota, Marten Taha Sampaikan Ini

Politisi PKS itu menuturkan, Komisi I secara konsisten meminta data dan dokumen pendukung dari OPD, termasuk rincian belanja dan capaian output-nya.

Menurutnya, anggaran daerah harus berpihak pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, bukan sekadar formalitas penghabisan anggaran tahunan.

“Fokus kami bukan hanya besarannya, tetapi pada hasil dan dampaknya. Apakah program itu menyentuh masyarakat? Apakah bermanfaat? Itu yang kami kritisi,” pungkasnya.