HESTEK.CO.ID – Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di Provinsi Gorontalo kembali diuji. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan percakapan antara seorang yang diduga petinggi Polda Gorontalo dengan pihak terkait aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Dalam rekaman video itu, oknum perwira berpangkat AKBP tersebut diduga secara terang-terangan meminta fasilitas kantor kepada pelaku tambang emas ilegal.
Ironisnya, hingga kini pihak Polda Gorontalo memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi, apalagi langkah penindakan yang disampaikan ke publik. Sikap diam ini menimbulkan tanda tanya besar. benarkah institusi kepolisian di Gorontalo ikut bermain dalam bisnis haram pertambangan ilegal?
Pesan whatsApp yang di kirim redaksi Hestek.co.id kepada Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol. Desmont Harjendro, atas permintaan klarifikasi, sejak Kamis (21/08/2025) hingga Jumat (22/08/2025) tak kunjung mendapatkan respon.
PETI di Gorontalo bukanlah isu baru. Aktivitasnya telah merusak lingkungan hingga memicu konflik horizontal di masyarakat. Namun, alih-alih diberantas, justru muncul dugaan adanya “hubungan mesra” antara aparat dan pelaku tambang ilegal.
Koordinator BEM Nusantara Gorontalo, Harun Alulu, kembali bicara terkait kasus ini. Ia menilai, diamnya Polda Gorontalo justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada masalah serius di internal kepolisian.
“Video itu jelas-jelas merusak marwah Polri. Kalau pimpinan di Polda Gorontalo hanya diam, maka publik berhak menduga ada pembiaran. Kami menuntut Kapolda dan Kapolri segera turun tangan dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat,” tegas Harun.
Ia juga menambahkan, mahasiswa tidak akan tinggal diam jika praktik kotor semacam ini dibiarkan. Menurutnya keterlibatan oknum aparat dalam praktik PETI, bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan kejahatan serius yang mencederai institusi kepolisian.
“Kami siap turun ke jalan lagi untuk mengawal kasus ini. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tandasnya.
