HESTEK.CO.ID – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Kabupaten Gorontalo, Jayusdi Rifai, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah ke depan memberi ruang besar bagi penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal ini tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang secara spesifik memuat program prioritas Bupati berupa alokasi dana Rp5 miliar untuk setiap kecamatan setiap tahunnya.
Jayusdi menekankan, program tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan sudah menjadi komitmen pembangunan daerah yang wajib dijalankan secara konsisten.
“Target Bupati untuk memperkuat UMKM sudah dituangkan dalam RPJMD. Bahkan, program Rp5 miliar per kecamatan telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator PPP itu menyebut isu pengembangan UMKM tidak bisa hanya ditangani satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor.
“UMKM adalah motor utama penggerak ekonomi daerah. Karena itu, pengembangannya harus melibatkan sejumlah OPD sesuai peran masing-masing dalam rantai usaha,” jelasnya.
Data terbaru mencatat terdapat sekitar 35 ribu UMKM yang terdaftar di Kabupaten Gorontalo. Jumlah ini, kata Jayusdi, merupakan potensi besar sekaligus tantangan, karena membutuhkan intervensi nyata pemerintah agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan.
“Alokasi Rp5 miliar per kecamatan dirancang untuk mengkaver kebutuhan UMKM dari hulu hingga hilir, mulai dari permodalan, produksi, hingga pemasaran. Pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa pendampingan intensif dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM,” terang Jayusdi.
Ia berharap, konsep besar yang tertuang dalam RPJMD mampu menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dengan dukungan program yang terukur, UMKM diyakini dapat memberi kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo.
“Prinsipnya, program ini tidak hanya sebatas distribusi dana, tetapi juga membangun ekosistem UMKM yang sehat dan berdaya saing. Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas usaha masyarakat,” pungkasnya.
