Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
News

Inkonsistensi Pemkab Gorontalo, Retorika Pemindahan RKUD Berujung Kerjasama Manis dengan BSG

REDAKSI
115
×

Inkonsistensi Pemkab Gorontalo, Retorika Pemindahan RKUD Berujung Kerjasama Manis dengan BSG

Sebarkan artikel ini
Foto Ilustrasi. ISTIMEWA

HESTEK.CO.ID – Sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo kembali menuai sorotan publik, usai melakukan kerjasama dengan Bank SulutGO (BSG) pasca polemik hebat belum lama ini.

Bukan tanpa alasan, sebelumnya Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dengan lantang menyatakan bakal memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke bank lain.

Rencana itu merupakan bentuk kekecewaan atas hasil RUPS yang tidak memberi ruang keterwakilan Provinsi Gorontalo sebagai pesaham di BSG, dalam jajaran direksi maupun komisaris.

Penandatanganan kerjasama antara Pemkab Gorontalo dengan BSG. FOTO IST

Alih-alih merealisasikan suara lantang sebelumnya, Pemkab Gorontalo justru memperkuat ikatan kemitraan dengan bank yang sebelumnya dikecam, melalui enam nota kesepahaman, di Kantor BSG Manado, Rabu (24/09/2025).

Kerjasama diketahui meliputi pengelolaan keuangan daerah, layanan perbankan, aplikasi kasda online terintegrasi dengan SIPD RI, pengelolaan keuangan desa, sistem pembayaran e-Katalog, serta program penggemukan dan pemasaran ternak sapi.

Bupati Sofyan Puhi sendiri berdalih kerja sama ini bertujuan memperkuat dan meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pengawasan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat Kabupaten Gorontalo.

Sikap kontradiktif ini memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap isu yang sempat mereka gaungkan sendiri.

Publik menilai Pemkab terkesan gamang dalam mengambil keputusan strategis, sehingga menimbulkan kesan plin-plan utamanya dalam mengelola urusan keuangan daerah.

Andi Taufik. Foto Dok Pribadi

Pemuda Gorontalo, Andi Taufik, menilai sikap ini tidak hanya kontradiktif, tapi juga mencerminkan lemahnya kredibilitas Pemkab Gorontalo dalam mengelola kebijakan publik.

“Di awal berteriak soal ketidakadilan karena Gorontalo tidak diberi ruang di jajaran direksi dan komisaris BSG. Tapi yang terlihat justru meneken kerjasama besar dengan bank yang sama,” ketus Andi.

Andi menilai retorika pemindahan RKUD hanya jadi komoditas politik sesaat, tanpa ada komitmen nyata. Yang dikorbankan akhirnya bukan hanya wibawa daerah, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jika pola ini terus berulang, masyarakat akan semakin apatis karena tahu janji-janji Pemkab Gorontalo tidak pernah berakhir dengan tindakan,” tandasnya.