HESTEK.CO.ID — Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mebongo, Herman Hippy, membenarkan adanya sejumlah persoalan dalam penggunaan dana desa (DD) yang dinilainya tidak transparan.
Kondisi tersebut, kata dia, kini menjadi sorotan banyak pihak. Salah satu contoh sorotan berkaitan dengan proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga (PJU-TS) di desa tersebut belum lama ini.
“Kalau masalah itu saya sudah ditelfon oleh penyedia, dan saya juga sudah sampaikan ke kepala desa tolong segera diselesaikan. Karena itu menyangkut pembicaraan dengan orang, apalagi dana dari proyek itu sudah cair, tapi tidak sampai ke penyedia,” kata Herman, Selasa (28/10/2025)
Herman menjelaskan, pihaknya selaku perwakilan masyarakat desa telah berulang kali memberikan peringatan dan masukan kepada kepala desa agar segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul.
“Jangan sampai kami di BPD juga dicap masyarakat ikut bekerja sama dalam hal-hal yang tidak baik. Padahal kami terus mengingatkan, memberi masukan dan melakukan pengawasan sebagai bagian dari tugas kami di desa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Herman tidak menampik adanya tuntutan ganti rugi (TGR) yang muncul saat Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun hingga saat ini, kata dia, hasil pemeriksaan ataupun penyelesaian TGR tersebut tidak pernah diketahui secara jelas.
“Kami di BPD tidak pernah dilibatkan. Misalnya, ketika ada pemeriksaan dari Inspektorat, masyarakat banyak bertanya soal hasilnya, tapi kami juga tidak tahu. Artinya, keterbukaan itu tidak ada. Akibatnya, muncul berbagai dugaan negatif, dan imbasnya justru ke BPD, seolah-olah kami tidak menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.
Diakhir keterangannya Herman meminta pihak media turut membantu dan berperan aktif dalam mengawasi dengan mengawal penyelesaian persoalan di Desa Mebongo hingga tuntas.
“Kami berharap media bisa membantu mengawasi dan mendampingi kami terkait persoalan ini, agar citra Desa Mebongo, khususnya BPD, tidak terus dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa,” tutup Herman.
