Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
Hukum & KriminalNews

Aktivis Tantang Aparat, Berantas PETI Pohuwato Tanpa Tebang Pilih

REDAKSI
14
×

Aktivis Tantang Aparat, Berantas PETI Pohuwato Tanpa Tebang Pilih

Sebarkan artikel ini
Aktivis Gorontalo, Andi Taufik. FOTO IST

HESTEK.CO.ID — Penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato oleh aparat kepolisian belum lama ini menuai tanggapan dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari aktivis Gorontalo, Andi Taufik, yang menilai langkah tersebut sebagai momentum penting dalam penegakan hukum dan penyelamatan lingkungan.

Andi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja aparat, khususnya Polres Pohuwato dan Polda Gorontalo yang mulai mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini dinilai merusak lingkungan dan memicu konflik sosial di daerah tersebut.

“Penertiban tambang ilegal ini menjadi harapan baru bagi masyarakat di tengah kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI. Tindakan tegas aparat kepolisian juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” ujar Andi Taufik, Jumat (21/11/2025).

Namun di balik dukungan tersebut, Andi menegaskan agar langkah penertiban tidak tebang pilih. Ia menyebut, selama ini banyak nama besar yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI namun belum tersentuh hukum.

“Seperti kita ketahui, banyak sekali nama besar yang terindikasi menjadi pemain tambang ilegal. Di antaranya Yosar, Tim Joker, Ibu Nur, Daeng Baba, Daeng Ari dan masih banyak lagi. Kami berharap Kapolda Gorontalo bertindak tegas dan tidak pandang bulu. Semua pelaku PETI harus diproses,” tegasnya.

Andi juga mengingatkan agar penertiban tidak hanya menjadi formalitas atau bagian dari permainan kepentingan.

“Jangan sampai penertiban ini hanya menjadi konspirasi dan memberikan harapan palsu terhadap penegakan hukum. Biaya atensi untuk mempermulus aktivitas tambang ilegal itu nyata terjadi,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika langkah penegakan hukum hanya menyasar kelompok tertentu sementara pihak lain dilindungi karena membayar “atensi”, maka gerakan pemberantasan PETI akan kembali kehilangan legitimasi.

“Jangan sampai Kapolres Pohuwato atau Kapolda Gorontalo hanya menertibkan mereka yang tidak bayar atensi dan melindungi yang membayar,” tutup Andi Taufik.