HESTEK.CO.ID — Kebijakan Wali Kota Gorontalo yang meniadakan anggaran makan dan minum pada rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai sebagai upaya membangun budaya kerja sederhana di lingkungan pemerintahan.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Husain Hasan. Ia menilai langkah tersebut bukan semata soal memangkas belanja, melainkan membentuk pola pikir aparatur agar lebih fokus pada substansi kerja.
Menurut Husain, selama ini belanja konsumsi rapat telah menjadi kebiasaan birokrasi yang dianggap wajar, padahal nilainya jika diakumulasi cukup besar. Penataan terhadap pos belanja tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan daerah yang memerlukan pengelolaan keuangan secara lebih bijak.
“Yang terpenting dalam rapat itu adalah hasilnya, bukan fasilitasnya. Karena itu kebijakan ini perlu dipahami sebagai pembenahan sistem,” ujar Husain.
Ia menambahkan, keputusan Wali Kota sejalan dengan semangat efisiensi yang saat ini menjadi tuntutan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penghematan dari belanja operasional, kata dia, dapat memberi ruang bagi pembiayaan program prioritas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Husain juga menegaskan bahwa DPRD tidak melihat kebijakan ini sebagai bentuk pengurangan hak aparatur, melainkan sebagai bagian dari penataan anggaran agar lebih proporsional dan bertanggung jawab.
“Prinsipnya kami mendukung setiap langkah yang mendorong penggunaan anggaran secara efektif dan tidak berlebihan,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan bahwa mulai diberlakukan kebijakan rapat tanpa konsumsi di seluruh OPD, dan meminta para peserta rapat menyiapkan kebutuhan minum masing-masing.
