Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
Liputan KhususNews

Komisi III DPRD Gorontalo Tinjau Kerusakan Irigasi di Bongo Hulawa, Aspirasi Masuk Usulan APBD 2026

REDAKSI
6
×

Komisi III DPRD Gorontalo Tinjau Kerusakan Irigasi di Bongo Hulawa, Aspirasi Masuk Usulan APBD 2026

Sebarkan artikel ini
Komisi III DPRD Gorontalo Tinjau Kerusakan Irigasi di Bongo Hulawa, Aspirasi Masuk Usulan APBD 2026. FOTO HUMAS

HESTEK.CO.ID — Ketua dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Desa Bongo Hulawa, Kabupaten Bone Bolango, pada Jumat (6/12/2025).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi saluran irigasi yang dikeluhkan warga karena rusak dan menghambat aliran air ke lahan pertanian.

Di lokasi, rombongan Komisi III menerima penjelasan bahwa kerusakan terjadi pada bagian pinggir saluran irigasi tersier yang terhubung dengan saluran sekunder.

Kondisi tersebut membuat aliran air tidak optimal dan berdampak pada produktivitas petani di wilayah itu.

Ketua Komisi III, Espin Tulie, menegaskan bahwa persoalan irigasi ini sudah lama dikeluhkan masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat.

“Permasalahan saluran irigasi di Bongo Hulawa memang menjadi keresahan masyarakat, khususnya para petani. Ini perlu penanganan segera agar aliran air kembali normal dan produktivitas pertanian tidak terganggu,” ujarnya.

Aspirasi Masuk Pembahasan APBD 2026

Espin memastikan bahwa keluhan warga tersebut telah dibawa ke tahap pembahasan anggaran provinsi.

“Alhamdulillah, aspirasi ini sudah kami tindak lanjuti dan Insyaallah masuk dalam perencanaan APBD Provinsi Gorontalo 2026, dengan cantolan program di Dinas PU Provinsi. Kami berharap prosesnya berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Komisi III juga menegaskan komitmennya untuk memastikan kebutuhan petani, terutama terkait kelancaran irigasi, dapat terakomodasi melalui dukungan anggaran tahun 2026.

Melalui kunjungan ini, DPRD berharap perbaikan saluran irigasi di Bongo Hulawa dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi hambatan dalam pengelolaan lahan pertanian.