HESTEK.CO.ID – Kritik keras dilontarkan aktivis sekaligus tokoh pemuda, Rezaldath, terhadap Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, usai penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (09/03/2026).
Rezaldath menilai sikap pemerintah daerah yang tetap berpegang pada prosedur formal dalam persoalan pertambangan rakyat menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.
Ia bahkan menyebut pendekatan pemerintah yang hanya menekankan aspek legalitas tanpa menghadirkan solusi sebagai kebijakan yang “tidak bernurani”.
“Pernyataan Gubernur setelah penyampaian LKPJ menunjukkan sikap yang tidak bernurani. Pemerintah bicara soal aturan dan legalitas di ruangan ber-AC, sementara di lapangan ribuan rakyat berjuang antara hidup dan mati karena satu-satunya sumber penghasilan mereka dimatikan tanpa alternatif,” kata Rezaldath, Selasa (10/09/2026).
Menurutnya, kondisi lapangan kerja di Gorontalo saat ini masih terbatas. Karena itu, membatasi segala bentuk aktivitas terkait pertambangan rakyat dengan alasan ilegal tanpa menyediakan sumber penghasilan lain dinilai berpotensi memperparah kondisi ekonomi masyarakat.
Rezaldath juga menyoroti lambatnya proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang selama ini disebut pemerintah sebagai solusi bagi penambang rakyat.
Baginya, proses administrasi yang berlarut-larut tidak sebanding dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi setiap hari.
“Rakyat tidak bisa makan janji IPR. Setiap hari mereka harus menghidupi anak dan istri. Jika pemerintah hanya bisa melarang tetapi tidak mampu membuka lapangan kerja atau mempercepat proses IPR secara konkret, lalu apa gunanya jabatan gubernur?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aturan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menutup ruang ekonomi masyarakat kecil.
Rezaldath pun menantang pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi juga menghadirkan langkah nyata yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan rakyat.
“Kami butuh solusi konkret, bukan sekadar pidato normatif. Apa langkah nyata pemerintah untuk menyelamatkan perut rakyat hari ini? Jika pemerintah terus menutup mata, jangan salahkan jika rakyat bergerak karena merasa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri,” tegasnya.
