HESTEK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango mulai tancap gas memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun 2026.
Salah satu strategi utama yang digenjot adalah transformasi digital melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pemungutan pendapatan.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) PAD serta ETPD di Ruang Rapat Sekda, Rabu (8/4/2026).
Iwan menilai pengelolaan pendapatan daerah dengan pola konvensional sudah tidak relevan dengan tantangan fiskal saat ini. Menurutnya, pemerintah daerah harus bergerak lebih progresif, terukur, dan berbasis sistem modern.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan pendekatan modern, salah satunya melalui digitalisasi sistem pembayaran agar lebih transparan, akurat, dan mudah diawasi,” ujar Iwan Mustapa.
Berdasarkan data hingga akhir Maret 2026, realisasi PAD Kabupaten Bone Bolango tercatat baru mencapai 21,75 persen dari target tahunan. Meski sektor pajak daerah menunjukkan tren positif, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk menopang kebutuhan belanja daerah secara keseluruhan.
Sekda mengungkapkan masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mampu memaksimalkan potensi pendapatan, bahkan beberapa masih mencatatkan realisasi yang rendah.
Untuk mengejar ketertinggalan, Pemkab Bone Bolango menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari validasi ulang data wajib pajak, melakukan jemput bola terhadap potensi pajak yang belum tergarap, hingga memperketat pemantauan di lapangan untuk meminimalkan kebocoran pendapatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penerapan sistem pembayaran digital melalui QRIS, e-billing, serta e-retribusi di seluruh lini pelayanan publik.
Tak hanya mengoptimalkan sektor yang sudah berjalan, Pemkab Bone Bolango juga melirik potensi sumber PAD baru. Sektor ekonomi kreatif, pariwisata, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah diproyeksikan menjadi mesin pendapatan baru ke depan.
Sebagai pendukung kebijakan, Pemkab juga berencana melakukan pembenahan regulasi melalui penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi secara bertahap, dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Komitmen kami jelas, PAD harus terus meningkat dan berdampak langsung pada pelayanan publik. Ini bukan sekadar angka, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Sekda.
