HESTEK.CO.ID – Aksi spontan dilakukan sekelompok emak-emak di Desa Juriah, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Rabu (22/10/2025) lalu. Mereka memblokade alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan untuk membuka jalan menuju lokasi pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Aksi ini terjadi setelah warga melihat alat berat mulai membuka jalur di area perbukitan desa. Sejumlah ibu rumah tangga pun langsung menghadang dan memaksa agar kegiatan itu dihentikan, karena khawatir akan merusak lingkungan dan lahan pertanian mereka.
Menurut warga, aktivitas tersebut dilakukan tanpa sosialisasi dan tanpa izin dari pemerintah desa. Mereka mencurigai kegiatan itu bertujuan membuka akses ke lokasi tambang emas ilegal yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Bilato.
Menanggapi hal itu, Camat Bilato, Rahmat Sutijo, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penghadangan alat berat oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada izin resmi terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
“Belum ada izin apa pun. Dan perlu ditegaskan, pemerintah juga tidak akan memberikan izin, karena lokasi itu masuk dalam kawasan hutan lindung,” ujar Rahmat Sutijo.
Rahmat juga mengapresiasi langkah masyarakat yang sigap melaporkan dan menghentikan aktivitas tersebut sebelum menimbulkan kerusakan lebih jauh. Ia mengimbau agar seluruh pihak tidak bertindak sewenang-wenang membuka lahan atau melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin resmi.
“Kalau ada aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke pemerintah desa atau kecamatan agar bisa kami tindaklanjuti sesuai prosedur,” tambahnya.
Aksi emak-emak di Desa Juriah ini menjadi bentuk perlawanan warga terhadap ancaman kerusakan alam yang kian marak di wilayah pedesaan. Di sisi lain, kasus tersebut juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas alat berat di kawasan hutan lindung.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi HESTEK.CO.ID masih berupaya melakukan konfirmasi kepada aparat penegak hukum setempat terkait siapa pihak yang mengoperasikan alat berat tersebut dan sejauh mana proses penanganan kasus ini dilakukan oleh pihak berwenang.
